Erens's Blog

Cuma Berekspresi doang!

Musri Berjanji Lebih Mengembangkan Hubungan Baik Dgn Israel !!!

Tidak aneh dan tidak luar biasa kalo Muhammad Musri yang telah terpilih sebagai presiden Mesir ingin meniti kariernya dibidang perdamaian, dimana untuk itu beliau telah memastikan untuk mempertahankan dan bahkan lebih mengembangkan hubungan2 baik kerjasama masa lalu dengan Israel untuk ditingkatkan ke level yang paling maximal. Baca lebih lanjut

8 Juli 2012 Posted by | Agama, internasional | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Inilah 11 Parpol Pilihan Bila Pileg Digelar Saat Ini

Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia yang
dirilis Minggu, 11 Maret 2012, menyebutkan 11 partai politik pilihan rakyat apabila pemilu legislatif digelar ‘hari ini.’ ‘Hari
ini’ yang dimaksud di sini adalah waktu pelaksanaan survei, yakni 25 Februari-5
Maret 2012.
Baca lebih lanjut

12 Maret 2012 Posted by | politik | , , , , , , | Tinggalkan komentar

ICW: Dana BOS dan DAK Digunakan untuk Pemilukada


Peneliti ICW Apung Widadi saat memberikan pemaparan dalam seminar di Universitas Paramadina, Jakarta (14/2).

Indonesian Corruption Watch
(ICW) sepanjang tahun lalu
melakukan penelitian di empat kabupaten dan provinsi yang baru saja melaksanakan pemilukada. Hasilnya, korupsi melingkar di daerah terjadi lewat penggunaan dana raksasa dari berbagai sumber; termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari
pos APBN.
Baca lebih lanjut

15 Februari 2012 Posted by | hukum, KKN | , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Pemilu Kada TTU: KPUD TTU Menetapkan Nomor Peserta

Kefamenanu -Setelah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menjadi peserta Pemilu Kada TTU pada Senin (23/8), hari ini, Jumat (27/8), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menetapkan nomor urut bagi kelima pasangan tersebut, guna dipasangkan dalam surat suara.

Baca lebih lanjut

27 Agustus 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | 20 Komentar

Lima Paket Maju Untuk Memperebutkan Bupati dan Wakil Bupati TTU


Seperti yang sudah diprediksi, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Timor Tengah Utara (TTU), berdasarkan verifikasi kelayakan yang ditetapkan, hanya meloloskan lima paket sebagai peserta pemilu kada Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni; Paket Funan-Suni (Yohanes Usfunan-Niko Suni), paket Manis (Gabrial Manek-Simon Feka), paket JD (Joao Meco-Aleks Sanan), paket Dubes (Raymundus Fernandez- Aloysius Kobes) dan paket Pijar (Pius Tjanai-Raymundus Loin).

Baca lebih lanjut

23 Agustus 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | 10 Komentar

Larantuka Panas, Pilkada Flores Timur Ditunda

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Timur memutuskan menunda pemilihan kepala daerah di Kabupaten Flores Timur.
Keputusan itu diambil karena situasi di daerah tersebut memanas karena penolakan sekelompok massa terhadap pasangan calon Simon Hayon-Frans Diaz Alfi (Mondial). Baca lebih lanjut

14 Mei 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 1 Komentar

Diabaikan Media, Calon presiden Kolombia merantai diri


Selain merantai diri, Devia dan pendukungnya melakukan mogok makan
.

Baca lebih lanjut

12 Mei 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | Tinggalkan komentar

Pasangan PDIP Unggul Sementara dalam Pilwakot Semarang

Pasangan calon yang diusung PDIP, Soemarmo HS-Hendi Hendrar Prihadi, unggul sementara dalam Pilwakot Semarang, Jateng. Mereka mengalahkan empat pasangan calon lainnya.
Berdasarkan data tabulasi KPUD Kota Semarang pukul 16.58 WIB, Minggu (18/4/2010), Soemarmo-Hendi mendapatkan 131.424suara. Disusul Machfud Ali-Anis Nugroho Widiarto (PD) dengan 118.741 suara dan Bambang Raya-Kristanto (koalisi Partai Golkar dan partai non parlemen) dengan 63.764 suara. Baca lebih lanjut

18 April 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Tinggalkan komentar

Pemilu Belanda: Partai Anti Islam Menang


TPS-TPS Belanda tutup pukul sembilan Rabu malam waktu setempat, dan Belanda menghitung suara hasil pemilihan daerah.
56 persen elektorat menggunakan hak pilihnya. Berarti sekitar tujuh juta orang turut mencotreng, jadi dua persen lebih sedikit daripada empat tahun lalu.
Hasil definitif pilda akan diumumkan beberapa jam lagi. Tapi hasil sementara menunjukkan bahwa pilihan elektorat Belanda bergeser: Baca lebih lanjut

4 Maret 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Inul ‘Ngebor’ Calon Bupati Dengan Rp 60 M


MALANG -Fenomena artis manggung ke pentas politik terus berlanjut, terlebih setelah para pendahulunya cukup sukses memikat konstituen bidikannya.
Kali ini, Kabupaten Malang, pada pekan-pekan terakhir merebak isu ada artis dangdut papan atas yang bakal meramaikan bursa pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Malang 2010.
Isu itu menyebutkan PKB yang tengah dibidik sebagai kendaraan politik sang artis, kini terkuak, karena sudah disebut-sebut namanya oleh kalangan internal partai tersebut PKB. Baca lebih lanjut

3 Maret 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Dua Istri Bupati Kediri Bersaing Rebut Kursi Bupati Mendatang


Kediri -Ada yang sangat istimewa pada Pemilihan Bupati untuk masa bakti 2010-2015, yang bakal dilaksanakan pada 12 Mei 2010 mendatang. Pasalnya, dari sejumlah nama yang mencuat bakal mencalonkan diri, dua diantaranya tercatat sebagai istri bupati saat ini, Sutrisno. Baca lebih lanjut

1 Maret 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 2 Komentar

Ayu Azhari Ngotot Pilih PDIP


SUKABUMI -Aktris cantik Ayu Azhari yang sebelumnya dikabarkan dicoret dari daftar bakal calon bupati Kabupaten Sukabumi oleh PDIP, tetap ngotot memilih PDIP sebagai partai pilihannya untuk merebut orang kedua di kabupaten itu. Baca lebih lanjut

25 Januari 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , | 1 Komentar

Membatalkan Pasal Pembredelan terhadap Pers


Jakarta-Masyarakat luas, dan pers pada khususnya, kini boleh merasa lega. Mahkamah Konstitusi kemarin (3 Juli 2009) telah mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perihal pelarangan penyiaran berita selama masa tenang, serta sanksi pembredelan terhadap media massa yang melakukan pelanggaran. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan pasal dan ayat yang terkait dengan pelarangan pemberitaan, berikut sanksi dalam Undang-Undang Pemilu Presiden itu, bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Permohonan judicial review yang diajukan oleh lima media nasional (The Jakarta Post, Tempo, Koran Tempo, Jurnal Nasional, Viva News, Radio KBR 68H, dan Radio VHR) menilai UU Pemilu Presiden tersebut sangat represif. Misalnya pada pasal 47ayat 5, yang menyebutkan: “Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.”
Beberapa pasal yang termaktub dalam UU Pemilu Presiden tersebut dinilai sebagai bagian yang menghambat, membelenggu, dan mengancam kebebasan pers dalam mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada masyarakat. Apalagi disertai ancaman hukuman yang sangat berat, yakni hingga pada pencabutan izin penerbitan atau penyiaran bagi mereka yang melakukan pelanggaran, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Presiden.
Disebutkan dalam pasal itu, “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu
pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye untuk waktu tertentu; atau f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.”
Pelarangan menyiarkan berita berikut sanksinya seperti ini, sekalipun pada masa tenang pemilu presiden, tentu bertentangan dengan semangat demokrasi. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang jelas-jelas dijamin oleh Undang-undang Dasar benar-benar, seperti telah dinafikan.
Karena itu, pelarangan terhadap penyiaran berita bertentangan dengan Konstitusi Pasal 28-F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal itu diperkuat lagi oleh Undang-Undang No. 40/1999, Pasal 4ayat 2 tentang Pers: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.”
Pers atau media massa yang memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh, mengolah, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada masyarakat, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga dijamin oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.”
Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap kebebasan pers oleh Konstitusi, ketetapan MPR, serta Deklarasi Hak Asasi Manusia, seharusnya tidak ada lagi aturan hukum maupun perundang-undangan lainnya yang dapat membatasi, menghambat, dan mengancam kebebasan pers. Dan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal pelarangan berita selama masa tenang pada pemilihan presiden dan wakil presiden, serta membatalkan sanksi pembredelan terhadap pers (UU No. 42/2008), sangatlah tepat.
Sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan
Hasil produk legislasi yang dibuat oleh DPR dan pemerintah acap kali menimbulkan kontroversi ketika diundangkan. Hal ini akibat kurangnya pelibatan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam penyusunan undang-undang. Dan juga sering kali undang-undang yang disusun, ketika diberlakukan, ternyata dalam pelaksanaannya tumpang-tindih atau tidak sinkron dengan undang-undang yang lain. Bahkan saling bertentangan. Ini menunjukkan betapa pembuat undang-undang tampak tidak
memperhatikan aturan hukum yang lain yang sudah dihasilkan lebih dahulu.
Dalam UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden, terhadap pasal yang diujimaterikan, misalnya, terdapat ketentuan pasal yang menyamaratakan antara lembaga penyiaran dan media cetak, padahal terdapat perbedaan mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur oleh UU No. 32/2002 dan media cetak yang diatur dalam UU No. 40/1999, yaitu bahwa media yang berupa lembaga penyiaran yang menggunakan spektrum udara (domain publik) yang terbatas memerlukan perizinan yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika serta KPI. Sedangkan bagi media massa cetak, sudah tidak lagi diperlukan perizinan dari instansi mana pun. Karena itu, pengaturan dalam suatu undang-undang yang cenderung menggeneralisasi kedua institusi pers tersebut sangat tidak tepat dan dapat menimbulkan berbagai kerancuan dalam tafsir dan penerapannya. Contoh kerancuan hukum akibat generalisasi terhadap kedua lembaga itu, misalnya, dalam Undang-Undang Pers (UU No. 40/1999) dinyatakan Dewan Pers tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin penerbitan media cetak, sementara dalam Undang-Undang Pemilu Presiden (UU No. 42/2008) tertulis Dewan Pers dan KPI diberi kewenangan mencabut izin
penyelenggaraan penyiaran dan media cetak.
Dengan lahirnya UU No. 40/1999tentang Pers, di Indonesia ini tidak dikenal lagi adanya penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, namun terhadap pasal yang diujimaterikan terdapat sanksi pelanggaran berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak (Pasal 57ayat 1). Dengan adanya putusan Mahkamah, putusan MK bisa dijadikan
yurisprudensi bagi DPR dan pemerintah dalam setiap menyusun regulasi/ undang-undang untuk memperhatikan dan mempertimbangkan sinkronisasi serta harmonisasi antara satu undang-undang dan lainnya sehingga tidak ada pertentangan antara satu undang-undang dan undang-udang lainnya. Hendrayana, Direktur Eksekutif LBH Pers
TEMPO Interaktif

8 Juli 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 6 Komentar

Iran Akan Buat Perhitungan Dengan Barat

ayatollah al udzma sayyid ali khamenei

Pemimpin Tertinggi Republik Revolusi Islam Iran, Ayatollah Al-Udzma Sayyid Ali Khamenei, saat berpidato di depan ribuan orang di Tehran, Minggu (6/7), saat memperingati milad Imam Ali bin Abi Thalib (as), mengingatkan bahwa kebutuhan paling penting bagi dunia Islam, khususnya bangsa Iran saat ini adalah persatuan serta kewaspadaan dalam menghadapi tipu daya musuh yang berusaha menebar perpecahan. Untuk itu dia menekankan rakyat Iran harus menjaga persatuan, kasih sayang antar sesama, mempertahankan semangat, dan melanjutkan derap laju revolusi serta tepat dalam menentukan kawan maupun lawan. Lebih lanjut diingatkan bahwa ada intervensi musuh yang berupaya menciptakan perpecahan pada bangsa Iran.
Menyinggung pemilihan umum 12 Juni lalu yang telah menimbulkan gelombang protes, korban jiwa serta seruan keprihatinan luar negeri, Pemimpin tertinggi Iran itu mengatakan adalah merupakan pesta demokrasi yang sesungguhnya. Dimana partisipasi 40 juta rakyat pemilih dalam pemilu itu merupakan anugerah Ilahi yang patut disyukuri.

Dan kepada negara-negara barat Ayatollah Al-Udzma Khamenei dengan keras mengingatkan untuk tidak melakukan intervensi dalam urusan internal Iran.
“Sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi Barat termasuk Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri secara jelas dan transparan melakukan intervensi dalam urusan internal Iran yang tak ada sangkut pautnya dengan mereka. Anehnya mereka mengaku tidak intervensi, padahal secara jelas mereka memprovokasi para pengacau lalu menyebut bangsa Iran sebagai bangsa perusuh.”
Menyinggung aksi protes dalam negeri, Pemimpin Iran kelahiran 18 April 1939 dengan nama Ali itu juga mengingatkan bahwa para pengacau keamanan pasca pemilu yang segelintir orang itu telah menerima uluran dana dari Barat untuk misi-misi tertentu.
“Wajar jika ada sekelompok orang yang terpukul dan sedih ketika kandidat yang dijagokannya tak memenangi pemilu. Tapi ini bukan berarti kerusuhan. Sebab, pemilu menentukan mayoritas dan minoritas dalam sebuah negara yang memiliki aturan. Karena itu tak benar jika lantas media-media Amerika dan Eropa yang notabene dikuasai
orang-orang Zionis menyebut rakyat Iran sebagai perusuh. Ini jelas pelecehan terhadap bangsa Iran. Mereka harus berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Sebab rakyat Iran pasti akan bereaksi oleh setiap ucapan dan sikap mereka.
Kita, akan memperhitungkan seluruh pernyataan dan sikap intervensi negara-negara Barat, dan pasti, untuk ke depan penilaian kita akan berdampak negatif pada hubungan Republik Islam Iran dengan mereka.” Khamenei menambahkan, “Pemerintahan Islam ini telah memiliki pengalaman yang tangguh sepanjang tiga puluh tahun. Pukulan telak akan disarangkan bangsa Iran ke muka sejumlah negara Barat bila sekiranya ini ternyata belum menyadarkan mereka. Mereka yang rakus terhadap negeri dan bangsa ini harus siap membayar kesalahan dengan mahal.”

irna

7 Juli 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Tinggalkan komentar

Kisruh DPT, Mega-Pro serta JK-Win Mengultimatumkan Presiden dan KPU

Merasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2009 menyimpan banyak keganjilan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto di Jakarta pada Minggu (5/7) melakukan pertemuan membahas persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2009 guna mengembalikan jalan demokrasi sebagai hak rakyat yang berdaulat, yang akhirnya mereka sepakat untuk mendeklarasikan pernyataan bersama, berisi:

1. Presiden Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum harus memberikan jaminan hak sipil dan politik warga negara dalam pemilihan umum. Jaminan ini diwujudkan dengan menyediakan mekanisme bagi warga negara yang memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan KTP berdasarkan keputusan KPU.
2. Mendesak KPU untuk mengumumkan daftar pemilih tetap dengan memberikan DPT kepada Bawaslu dan Ketua RT guna memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih telah terdaftar dalam DPT.
3. Merekomendasikan kepada Bawaslu untuk melakukan pengecekan DPT dengan bekerja sama dengan pengamat pemilu independen dan tim kampanye guna memastikan tidak ada lagi pemilih fiktif, pemilih ganda, dan memastikan setiap pemilih terdaftar dalam DPT.
4. Sekurang-kurangnya ada empat alasan yang mengarah dugaan kuat bahwa KPU tidak independen
a. DPT seharusnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari H sudah ditetapkan ternyata tidak diumumkan kepada publik
b. Banyak pemilih yang masih belum terdaftar sampai hari ini.
c. Masih banyak DPT yang ganda
d. Sosialisasi yang dilakukan KPU tidak netral.
Mendesak KPU untuk menyelesaikan segala persoalan di atas selambat-lambatnya 1×24 jam sejak disampaikan saat ini. Jika tidak, kami menyarankan agar KPU menunda pilpres sampai KPU dapat menyelesaikan persoalan itu.

6 Juli 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 3 Komentar

Maklumat Jakarta untuk Penyihir!

Oleh
Indra J. Piliang (Bukan Penyihir)

Tukang sihir, mengapa singgah di Jakarta?
Mengapa kau ganggu presidenku, SBY?
Apa karena SBY ingin menjadi presiden lagi?
Kenapa kau tidak menetap di negerimu, di dunia Harry Potter itu? Ataukah karena serialnya sudah habis, hingga kau ingin memasuki episode: Harry Potter ala Indonesia?

Mau berapa seri? Cukuplah satu seri saja, karena raja-raja sihir telah datang kemari. Satu seri, lima tahun, telah membuat banyak pesolek tiba-tiba terlihat bagai pangeran. Lihat, mereka mulai membangun patung-patung untuk orang hidup di negeri ini.

Para penyihir, mengapa kalian datang ketika pilpres digelar.

Lihat kelakuanmu: kau sihir masyarakat dengan angka-angka statistic. Seolah, semuanya berjalan normal.

Jangan-jangan, kalian juga yang menyihir perdamaian di banyak daerah yang dilakukan oleh org lain, eh, kini dikampanyekan sebagai kerja orang lain.

Jangan-jangan, kalian juga yang menyihir angka-angka pooling menjadi seragam, bukan hanya di lembaga survei, tetapi juga via sms. Unik sekali sihirmu.

Lembaga penyelenggara pemilu juga seperti bekerja laksana robot: bergerak dengan alat-alat sosialisasi hanya untuk satu orang. Kenapa kalian ikut menyihirnya juga?

Tidakkah kau tahu, sihirmu telah menjadi lelakon kuno di alam modern. Mosok demokrasi ada sihirnya? Mosok internet juga dipenuhi penyihir? Mosok jalanan di kota kami penuh sihir juga, ketika debat capres menjelang? Mosok sihirmu tidak mempan di depan televise, ketika presiden kami terdesak oleh pertanyaan kritis penantangnya? Apa itu juga sihirmu?

Pergilah kamu, para penyihir. Adakan pilpres sendiri. Libatkan Ki Gendeng Pamungkas, Mama Laurent, Deddy Corbuzer, Ki Joko Bodo, dan semua orang yang bisa menetralkanmu. Bukan sihir, bukan sulap, para penyihir, silakan tidur lelap.

Kalau presiden kami saja percaya padamu, ketika ia ingin menjadi presiden untuk kedua kalinya, bagaimana nanti kalau ia terpilih? Apakah ia akan berkata bahwa seluruh kritik adalah comberan, seluruh protes adalah sihir? Ataukah akan banyak penyihir masuk istana, sebagaimana Istana Firaun, lalu memamerkan tongkat-tongkatnya untuk menakuti rakyat yang dicambuk dan disiksa?

Ketika sihir berkuasa, maka Musa akan hadir. Kami butuh Musa, wahai para penyihir, bukan Firaun. Firaun telah tenggelam dalam tsunami di laut tengah. Kalau ada reinkarnasinya di republic ini, enyahlah dia.

Karena ini Jakarta, pergilah kalian ke negeri asal. Kami tidak ingin kalian membuat demokrasi kami menjadi ajaib, ghaib dan penuh dengan mantera.

Jakarta bukan Samarkand. “Ajebus, ajebuum!”

Kami sedang pilpres, para penyihir, bukan kontes tongkat. Janganlah kau hadir, hanya untuk membuat dusta di negeri ini muncul laksana kilat: menakutkan, tetapi segera hilang.

Jakarta, 4 Juli 2009, ketika hari kemerdekaan Amerika membuat arransemen lagu Indonesia Raya menjadi mirip Star Spangled Banner.
Lintas berita

5 Juli 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 7 Komentar

Deklarasi Mega Pro Rakyat: 10 Ribu Tamu Diundang

JAKARTA- Pasangan Megawati
Soekarnoputri dan Prabowo
Subianto berencana mengundang sepuluh ribu undangan resmi untuk acara yang akan diselenggarakan pada Minggu 24 Mei 2009 di TPA
Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, pukul 14.00 WIB. Demikian keterangan yang diberikan oleh Aria Bima, Koordinator Tim Sukses Mega Pro Rakyat kepada wartawan di
markas Badan Pemenangan
Presiden PDIP di Jalan Cik Ditiro 43, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).
Termasuk dalam undangan itu ada 44 partai politik peserta Pemilu 2009 serta seluruh kepala
daerah dan beberapa tokoh masyarakat simpatisan PDIP.

Skenario pendeklarasian itu, nantinya pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto akan didaulat langsung oleh rakyat sebagai pemimpin.
“Kita mengemas ini sebagai daulat deklarasi rakyat. Jadi rakyatlah yang mengatakan presiden dan wakil presdiennya,” kata Aria.
Diperincikan bahwa rakyat yang dimaksud adalah perwakilan kaum petani, buruh, maupun TKW yang langsung memberikan mandat kepada duet Mega Pro Rakyat.

20 Mei 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | Tinggalkan komentar

KPU: Ketiga Capres Cawapres Dinyatakan Lulus Tes Kesehatan

JAKARTA – Komisi Pemilihan
Umum (KPU), melalui konferensi pers semalam akhirnya mengumumkan hasil tes kesehatan jasmani dan rohani, terhadap ketiga pasangan capres dan cawapres yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-
Boediono, Megawati
Soekarnoputri-Prabowo,
serta Jusuf Kalla-Wiranto,
menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter RSPAD, yang diterima semalam, setelah melakukan serangkaian tes kesehatan pada hari Minggu dan Senin kemarin, ketiga pasangan capres
dan cawapres tersebut dinyatakan bisa terus
mengikuti tahapan
pertarungan Pilpres berikutnya.
“Alhamdulillah
ketiga pasangan
mempunyai kemampuan
kesehatan jasmani dan
rohani untuk melaksanakan
tugas kenegaraan dan kami
nyatakan memenuhi
syarat,” ungkap Koordinator
Pokja Pilpres KPU, Syamsul Bahri di Kantor KPU, Jalan Imam
Bonjol, Jakarta Pusat,
Selasa (19/5).
Tes kesehatan merupakan salah satu syarat bagi pasangan capres dan cawapres yang akan maju sesuai undang-undang pemilihan umum.

20 Mei 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 1 Komentar

Prabowo Cawapres Terkaya Dengan Aset 1,7 Triliun

Harta kekayaan cawapres
Prabowo Subianto ternyata mencapai Rp 1,7 triliun.
Hal itu terungkap saat Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani melaporkan harta kekayaan di
Direktorat Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK,
Jakarta, Senin (18/5). Usai melaporkan, kepada wartawan, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa sebagian besar kekayaan Prabowo itu berupa aset pada 27
perusahaannya baik didalam maupun diluar negeri, seperti di Prancis serta Argentina.
Sisanya berupa sejumlah uang cash, yang mencapai Rp 28 miliar dan mata uang lainnya di Malaysia, sekitar sekitar 12.000 dollar AS, dan pada rekening lainnya ada 48.000 dollar AS.
Sekjen Partai
Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki sejumlah kekayaan lainnya berupa motor maupun mobil, antara lain Land
Cruiser dan Lexus serta peternakan
kuda yang berisi sekitar 84 ekor yang berada di Jakarta.
Dengan kekayaan sejumlah itu Ahmad Muzani tidak menampik bila Prabowo Subianto merupakan yang terkaya dari ketiga capres maupun dua cawapres lainnya.

19 Mei 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Stagnasi Partai Berbasiskan Agama

HASIL Pemilu Legislatif 2009 menunjukkan sebuah fenomena yang kuat, sangat kuat. Yaitu tidak berkembangnya perolehan suara partai yang berbasiskan agama. Gejala itu menimpa baik agama dengan pemeluk minoritas maupun dengan pemeluk mayoritas.
Buktinya, partai-partai berbasiskan agama minoritas hanya menjadi partai desimal karena dalam persentase meraih suara nol koma. Fakta itu memperlihatkan sang penganut agama itu sekalipun tidak memilihnya di bilik suara.
Bagaimana dengan partai-partai berbasiskan agama dengan pemeluk mayoritas? Partai-partai berbasiskan agama Islam yang lolos ambang batas suara parlemen 2,5% hanya menempati barisan papan tengah ke bawah. Mereka adalah PKS, PPP, PAN, dan PKB yang total hanya meraih 24% suara.
Selebihnya suara yang terbanyak diraih partai-partai abangan, atau yang dapat digolongkan sebagai partai berbasiskan paham kebangsaan. Mereka adalah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura yang total memperoleh 58% suara.
Fenomena lain yang menarik ialah tidak satu pun partai baru yang berbasiskan agama yang dapat lolos ambang batas parlemen. Sebaliknya, ada dua partai baru, yaitu Gerindra dan Hanura, yang berbasiskan paham kebangsaan yang lolos ke DPR.
Fakta itu diperkuat dengan agregat bahwa perolehan suara partai berbasiskan paham kebangsaan naik dari 47,6% pada Pemilu 2004 menjadi 58% pada Pemilu 2009. Apa artinya?
Pertama, itu bisa berarti bahwa pemilih lama yang mencoblos partai berbasiskan agama pada Pemilu 2004 berpindah ke partai yang berbasiskan paham kebangsaan.
Kedua, itu juga dapat bermakna bahwa pemilih baru cenderung memilih partai abangan ketimbang partai agama.
Penjelasan yang kedua itu diperkuat fakta bahwa perolehan partai baru Gerindra dan Hanura yang berbasiskan paham kebangsaan itu melampaui pertambahan suara yang diraih PKS yang merupakan partai Islam yang paling militan.
Akan tetapi, pada sisi lain juga terjadi perpindahan suara dari satu kantong ke kantong lain dalam lingkup partai berbasiskan paham kebangsaan. Partai Golkar dan PDI Perjuangan kehilangan suara yang diambil Partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura.
Singkatnya, adalah moderat untuk mengatakan terjadi stagnasi perolehan suara partai berbasiskan agama jika dibandingkan dengan perolehan suara partai berbasiskan paham kebangsaan.
Sebaliknya, adalah moderat juga untuk menunjukkan partai berbasiskan paham kebangsaan pun sulit tumbuh menjadi partai yang sangat besar karena terjadi rebut-rebutan suara di antara mereka sendiri.
Pelajaran terpenting lainnya ialah partai baru hasil pertikaian ternyata tidak laku dijual. Maka, berhentilah cekcok lalu sok mendirikan partai baru.
MediaIndonesia.Com

17 Mei 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar