Erens's Blog

Cuma Berekspresi doang!

Sunat Perempuan, Kontrol Atas Tubuh dan Legalisasi Negara

Seruan itu datang dari Amnesty Internasional bertepatan dengan
hari Perempuan Sedunia yang jatuh, kemarin. Organisasi Hak Asasi Manusia itu meminta Indonesia mencabut Peraturan Pemerintah tentang sunat perempuan. Menurut Amnesty,
aturan itu merupakan
kemunduran dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.

Namun, pemerintah bergeming. Pemerintah bersikeras tidak
akan mencabut ketentuan soal
khitan perempuan. Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, sunat terhadap perempuan sudah melalui sejumlah prosedur
sehingga tidak akan
menimbulkan rasa sakit terhadap perempuan. Dia
mengklaim, sunat perempuan di Indonesia tidak sama dengan sunat perempuan di negara lain.

Sunat Perempuan?
Mendengarnya saja sudah membuat ngilu. Bagaimana tidak jika organ paling dalam
perempuan itu digores hingga
ditusuk. Masalahnya sunat perempuan tak mendatangkan
manfaat apa pun dibandingkan dengan sunat laki-laki yang bisa
mencegah terjadinya infeksi dan kanker.
Tak ada untungnya,
bahkan justru membahayakan
dan berisiko kematian. Dampak
yang ditimbulkan adalah infeksi
saluran kencing, trauma psikis
hingga pendarahan dan terjadinya komplikasi saat
melahirkan.

Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) menyebut tradisi sunat perempuan kebanyakan terjadi
di negara Afrika dan Timur Tengah. Bukan karena alasan
medis, melainkan sekadar menjalankan tradisi atau mengikuti perintah agama.

Di Indonesia yang menjalankan tradisi ini biasanya dari
kalangan muslim. Meski tidak wajib, banyak yang
melakukannya karena dianggap
menjalankan perintah agama.

Negara-negara di Afrika sebenarnya sudah mulai meninggalkan praktik
menyakitkan tersebut. Tapi di
Indonesia justru kebalikannya.
Pemerintah malah mendorong praktik kontrol tubuh
perempuan oleh orang lain. Atas
nama tradisi, adat, dan agama, seorang perempuan tak
berkutik ketika tubuhnya harus
diobok-obok dengan nyawa sebagai taruhannya.

Kementerian Kesehatan pernah
melarang sunat perempuan melalui surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat tahun
2006. Namun pada November 2010, kementerian yang sama justru mengeluarkan peraturan yang melegalkan praktik
mutilasi kelamin perempuan.
Kementerian Kesehatan juga
memberi otoritas kepada pekerja medis tertentu seperti dokter, bidan dan perawat untuk melakukan sunat
perempuan.

Aturan yang plin plan ini menjadi
penegas legalisasi sunat perempuan di Indonesia.
Pemerintah mengklaim aturan
itu dibuat agar perempuan lebih
“nyaman” dan higenis. Namun
ada yang diabaikan, yakni hak perempuan atas otoritas tubuhnya.

Alih-alih menghormati hak
perempuan, pemerintah justru
mengukuhkan peraturan menteri yang melanggar hak
asasi dan integritas tubuh perempuan. Melihat dampaknya
yang merugikan, seharusnya pemerintah tak ragu untuk melarang sunat perempuan.

Perempuan, sama seperti laki-laki, mempunyai hak atas
tubuhnya. KBR68H

9 Maret 2012 - Posted by | humaniora, kemanusiaan | , , , , , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: