Erens's Blog

Cuma Berekspresi doang!

Penyegelan Kantor Bupati TTU Berdampak Buruk

KEFAMENANU – Aksi
demo dan tindakan
penyegelan terhadap
kantor bupati Timor
Tengah Utara, NTT
berdampak buruk
terhadap keseluruhan
proses pembangunan di
daerah itu. Masyarakat
harus lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri, ketimbang selalu
terlibat dalam urusan
politik hasil Pemilu Kada, Oktober 2010 lalu.

Hasil pemilu kada Oktober
2010 telah memenangkan
pasangan calon Raymundus
Fernandes dan Alo Kobes,
dan keduanya telah
dilantik secara sah dan
saat ini sedang
menjalankan tugas
pemerintahan.

Tetapi kemudian ada
putusan MA RI yang
meminta KPU TTU
mengeksekusi putusan MA yang isinya mendesak KPU
TTU mencabut surat
keputusan penetapan
nomor urut dan pasangan calon bupati dalam pemilu
Kada TTU, Oktober 2010, itu soal lain.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Willem Wetan
Songa di Kupang, Selasa (13/9) mengataka, hukum
tidak hanya mengabdi kepada hukum secara
formal, tetapi dia harus berpihak pada
kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Memang ada putusan MA RI terkait pemilu kada di TTU, yang mendesak KPU
TTU mengeksekusi hasil putusan MA yakni mencabut SK KPU TTU Nomor 18 mengenai penetapan nomor urut dan SK KPU Nomor 19/2010 mengenai penetapan nama pasangan
calon bupati.

Mendagri secara resmi telah melantik pasangan dan bupati TTU periode 2010-2015 sehingga soal
putusan MA RI itu, harus dipertimbangkan kembali secara matang dan bijaksana. LSM setempat tidak boleh berpikir sepihak untuk memperjuangkan sesuatu yang bakal menjadi lebih
runyam dan sulit bagi
kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

“DPRD TTU yang
mengadakan rapat
paripurna mendesak KPUD mengeksekusi hasil putusan MA RI, dinilai terlalu berlebihan. Bupati
dan wakil bupati telah
dilantik Desember 2010 dan sudah hampir 9 bulan menjalankan tugas sebagai bupati dan wakil bupati secara sah dan resmi, sesuai UU. Mereka juga tidak mudah diganggu begitu saja, hanya karena
adanya putusan MA,”kata Willem.

Ia mengusulkan semua tokoh masyarakat dan
elemen di TTU duduk
bersama, berdialog,
satukan pendapat untuk membangun TTU ke depan, dibawa kepemimpinan
Raymundus Fernandes – Alo Kobes, saat ini.

Aksi demo dan penolakan terhadap Fernandes-Kobes
hanya melahirkan masalah yang berkepanjangan,
dan masyarakat bawa semakin terbelenggu kemiskinan, keterbelakangan dan
rawan pangan.

KPUD TTU Didesak Realisasikan Pemilukada Ulang

Pihak DPRD Timor Tengah Utara (TTU) mendesak Komisi Penyelenggaraan Pemilu TTU untuk merealisasikan putusan Mahkamah Agung Juli 2011 yang memenangkan pasangan calon bupati Ferdi Meol-Saijao Dominikus agar
segera menyelenggarakan
Pemilu Kada ulang.

Desakan ini muncul
menyusul keluarnya
putusan MA RI Nomor
119.K/TUN/2011 tentang
kasasi tata usaha negara,
yang memenangkan
gugatan mantan calon
bupati TTU periode
2010-2015, Ferdi Meol-
Saijao Dominikus, melawan
KPUD TTU.

Dengan demikian, pasangan
bupati dan wakil bupati
TTU yakni Raymundus Sau
Fernandes dan Alo Kobes
yang saat ini sedang
memerintah TTU, akan
melahirkan persoalan baru.
Ketua DPRD TTU Robi Nailiu
di Kefamenanu, Rabu
(7/9/2011) mengatakan,
rapat paripurna khusus
DPRD TTU telah memutuskan KPUD TTU menyelenggarakan Pemilu
Kada ulang, sesuai putusan
MA, Juli 2011. Pemilu Kada
ulang ini untuk menjawab
aspirasi dan desakan
masyarakat belakangan ini,
yang semakin gencar atas
putusan MA.

Rapat paripurna khusus ini
tidak dihadiri empat
anggota Fraksi PDI-P dan empat anggota fraksi Hanura. Anggota fraksi lain (22 anggota DPRD
setempat) dari total 30 anggota hadir.

Direktur Lembaga Advokasi HAM dan korban tindak kekerasan TTU, Viktor Manbait mengatakan,
pasangan bupati dan wakil bupati saat ini, Raymundus Fernandes-Alo Kobes telah
dilantik Mendagri melalui Gubernur NTT, Desember 2010. Mereka sedang
menjalankan roda
pemerintahan setempat, tetapi dengan putusan MA itu, kepemimpinan mereka bakal menghadapi berbagai tantangan.

Masyarakat terus
melakukan aksi demo dan menuntut agar putusan MA itu dijalankan. Putusan MA itu meminta KPUD setempat menyelenggarakan Pemilu Kada ulang. Tetapi apakah pemerintah setempat mendukung putusan itu. Ini masalahnya. Kompas

13 September 2011 - Posted by | Demokrasi, hukum, Pemilu | , , , , , , , , ,

1 Komentar »

  1. Semuanya mau menang! Semuanya mau jadi bupati TTU. Dasar manusia-manusia kampret!!.

    Komentar oleh Inal | 13 September 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: