Erens's Blog

Cuma Berekspresi doang!

SK Pelarangan Ahmadiyah Batal Demi Hukum

JAKARTA- Surat keputusan pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah belakangan sudah seperti jamur di musim hujan. Setelah Pemkab Pandeglang, menyusul 11 wilayah lain menerbitkan surat serupa.


Total sudah ada 12 daerah yang menerbitkan surat keputusan (SK) pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah. Yaitu lima peraturan gubernur dan tujuh peraturan bupati atau wali kota.

LBH Jakarta selaku kuasa hukum Ahmadiyah berharap fenomena ini tidak berlanjut. Meski sejatinya aturan-aturan di atas batal demi hukum.
Berikut petikan wawancara okezone dengan pengacara publik LBH Jakarta Muhammad Isnur.

Mengapa penerbitan SK pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah sekarang seperti jamur di musim hujan?

Kami kurang tahu apa penyebabnya, tapi kami menduga ada tekanan-tekanan dari pihak luar. Kita tahu Bupati Pandeglang mengeluarkan SK setelah ada audiensi dengan pihak tertentu.

Di Samarinda SK juga diterbitkan setelah ada pertemuan dengan Habib Rizieq. Tapi kami hanya menduga-duga. Yang jelas kalau kita melihat konsiderannya, seperti SK di Jawa Barat, ada kalimat “Mengingat hasil rapat MUI.” Artinya SK hanya mengakomodir atau mendasarkan pada pendapat salah satu kelompok.

Sudah ada lima peraturan gubernur dan tujuh peraturan bupati atau wali kota. Total ada 12 SK.

Secara legal formal bagaimana posisi Surat Keputusan pelarangan aktivitas Jemaah Ahmadiyah?

Di kalangan para pakar hukum memang masih debatable. Tapi kami anggap SK ini batal demi hukum karena bertentangan dengan aturan di atasnya. Dasarnya apa melarang seseorang beraktivitas?

Seharusnya batal demi hukum berlaku otomatis. Sayangnya di Indonesia mekanisme penegakan hukumnya lemah. Kontrol dari pusat ke daerah lemah. Misalnya pemerintah daerah mengeluarkan peraturan, maka wajib pemerintah pusat mengoreksi apabila ada kesalahan.

Ingat ada ratusan peraturan daerah yang dibatalkan pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus lihat secara jernih SK ini dan hanya mengacu pada konstitusi yaitu pancasila dan UUD 1945. Tak boleh ada pertimbangan lain.

Kalau melanggar SK sanksinya apa? Ini sifatnya hanya administratif, sanksinya administratif. Makanya kemudian banyak dikritik oleh para pakar hukum, apa landasannya, SKB Tiga Menteri?

Langkah apa yang sudah ditempuh LBH Jakarta merespons situasi ini?

Kami sudah berkomunikasi
dengan Kemendagri. Prinsipnya kami meminta agar Kemendagri melakukan penyelesaian. Mendagri punya kewenangan, dia sebagai penanggung jawab untuk mengevaluasi gubernur-gubernur dan kepala daerah yang mengeluarkan SK. Ketika SK itu bertentangan dengan aturan di atasnya, bisa direvisi atau dicabut.

Mereka berjanji akan melihat dulu akan apakah SK itu melebihi atau melanggar SKB Tiga Menteri. Kami menunggu sikap Mendagri.

Ketua MK Mahfud MD menyarankan agar masalah ini dibawa ke ranah hukum dengan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
Apakah LBH Jakarta akan mengakomodir usulan itu?

Kami apabila memutuskan membawa ke ranah hukum bukan dengan cara mengajukan uji materi ke MA, tapi ke PTUN. Karena SK bersifat individual, kalau uji materi berupa perda.

Terkait gugatan ke PTUN kami belum memutuskan ke sana, karena akan banyak memakan banyak waktu dan tenaga. Bayangkan berapa gugatan yang harus dilayangkan, apabila daerah-daerah lain juga menerbitkan SK serupa? Masih kami pertimbangkan.

Nanti akan sangat melelahkan kalau mengugat semua dan hukum sendiri belum tentu bebas dari tekanan.

9 Maret 2011 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: