Erens's Blog

Cuma Berekspresi doang!

12 Tahun Berlalu, Tragedi Mei 98 Terabaikan

foto by Kompas

Dua belas tahun sudah berlalu, kasus Tragedi Mei 98 mengalami kebuntuan. Padahal hingga kini korban dan keluarga korban masih mengalami trauma, sementara yang bertanggungjawab atas tragedi ini masih bebas berkeliaran.

Para korban, keluarga korban dan pendamping Tragedi Mei 98 mendesak ketegasan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum dan keadilan. Pendamping korban dari Yayasan KontraS, Yati Andriani mendesak Kejaksaan Agung menindaklanjuti serius rekomendasi Komnas HAM yang menegaskan bahwa kasus itu tergolong pelanggaran HAM berat dan menuntut Kejaksaan Agung menuntaskan kasus itu: “Hasil rekomendasi Komnas HAM sudah ada sejak 2002-2003. Kita minta kepada presiden untuk mendorong proses hukum ini.”
Ditambahkannya, yang lebih memprihatinkan mereka yang diduga bertanggungjawab dalam kasus ini, malah terjun ke dunia politik dan mebikmati impunitas: “pemanggilan terhadap Sjafrie Syamsuddin juga ditolak oleh Babinkum TNI/Polri.”
Padahal para korban menanggung beban trauma hingga kini. Andi Yestriani dari Komnas Perempuan menyebutkan, bukan hanya korban yang mengalami trauma dan kesulitan menjalani kehidupan normal pasca tragedi itu, namun para pandamping korban juga merasa frustasi: “penyangkalan terhadap kesaksian korban di awal tahun 98 amat membekas di hati mereka. Ada yang kehilangan kepercayaan pada gerakan reformasi sehingga tak mau bersentuhan dengan dunia politik. Ada pula yang merasuk ke kehidupan pribadi sehingga sampai ada juga yang harus bercerai.”
Tak hanya terhadap kejaksaan atau pemerintah, keluarga korban juga begitu kecewa terhadap DPR yang menyatakan bahwa tragedi itu bukan pelanggaran HAM berat. Sekarang, para korban, keluarga korban dan pendamping Tragedi Mei 98 meminta negara tidak melupakan begitu saja masalah itu. Yati Andriani dari KontraS menuturkan:”Di pikiran korban tak ada dendam atau menyasar secara personal. Tapi kebenaran itu penting untuk menapak ke masa depan. Kalau kebenaran ditutupi kita tidak akan pernah belajar.”
12 Mei 1998, perjalanan sejarah Indonesia terkoyak oleh pembunuhan terhadap para mahasiswa pro reformasi yang berunjuk rasa. Peristiwa tragis itu disusul dengan kerusuhan masal, berupa penjarahan, pembakaran, dan kekerasan seksual. Etnis Tionghoa tidak luput menjadi korban. Komnas HAM juga pernah membentuk komisi penyelidik yang kemudian memberikan rekomendasi. Tapi tidak ada langkah lanjutan dari parlemen maupun pemerintah sampai sekarang.

Tragedi Mei, Jangan Lupakan Perkosaan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan meminta kepada negara untuk tidak melupakan peristiwa perkosaan massal yang terjadi terhadap sejumlah perempuan etnis tertentu dalam Tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan meminta agar peristiwa kelam ini dimasukkan dalam kurikulum pelajaran sejarah di sekolah.
“Karena memang tidak diletakkan di kurikulum, dia (pemerkosaan dalam Tragedi Mei) hilang begitu saja. Ada perempuan korban perkosaan hilang dalam (pelajaran) Sejarah? Tidak ada,” ujar komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat jumpa pers di Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (12/5/2010).
Menurut Andy, pengungkapan kasus ini terkatung-katung hingga sekarang. Bahkan, ada kecenderungan, Tragedi Mei 1998 mulai dilupakan orang. “Pengungkapan kasus ini belum terjadi hari ini, tapi jangan dilupakan. Dengan dimasukkan ke kurikulum, masih ada kemungkinan beberapa tahun lagi terungkap,” ucapnya.
Selanjutnya, Komnas juga mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap kebenaran yang memuat upaya pemulihan korban dan proses peradilan bagi pelaku. “Dalam pemulihan, minimal negara membuat pengakuan benar adanya kekerasan seksual dalam tragedi tersebut dan meminta maaf karena telah lalai melindungi,” ujar komisioner Komnas Perempuan lain, Sri Nur Herawati.
Komnas Perempuan mendesak agar DPR serius mengawal amademen UU Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana demi membuka akses dan memenuhi keadilan bagi perempuan korban Tragedi Mei. “(Untuk membuktikan telah terjadi perkosaan) katanya harus ada jejak sperma pemerkosa. Tapi kalau sudah 12 tahun, bagaimana cara menemukan rekam sperma? Tanpa bukti-bukti ini, pengadilan Indonesia tidak mungkin menyelidiki,” tambah Andy.

Perempuan Korban Perkosaan Tragedi Mei ’98 Semakin Sulit Mendapatkan Keadilan
Perempuan yang menjadi korban perkosaan pada tragedi Mei 98 lalu, semakin lama bukannya semakin mendapat titik terang untuk mendapatkan keadilan. Para korban ini justru semakin mendapatkan awan pekat karena kasus perkosaan yang mereka terima semakin gelap. Persoalannya bukannya kasus ini tidak bisa diungkapkan, namun komitmen untuk membongkar persoalan ini yang tidak ada, sehingga keadilan untuk para korban perkosaan ini memang benar-benar buram. Sementara itu pada satu sisi Kejaksaan pihak yang mempunyai kewenangan semakin tidak mampu dan tidak mempunyai komitmen untuk terus mengusut kasus ini. Maria Hartiningsih, wartawati senior Harian Kompas cukup pesimisme untuk mendapatkan keadilan bagi perempuan korban perkosaan. Hal ini disampaikannya dalam diskusi dan pelucuran Buku “Menatap wajah Korban” yang diterbitkan oleh Solidaritas Nusa Bangsa, Kontras, IKOHI, APHI dan FKKM’98 di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Kamis (17/02/05). Menurut Maria, dengan semakin banyaknya tuntutan akan bukti, saksi yang selalu menjadi alasan pihak penyelidik, untuk mengungkap kasus perkosaan Mei, 98, maka perkosaan Mei tidak mungkin akan bisa terbongkar. Persoalannya ini semakin pelik karena tidak ada saksi yang mau memberi kesaksian, karena takut akan ancaman karena lemahnya perlindungan bagi saksi. Menurut Maria, Tragedi Mei juga meninggalkan kejahatan serius yang disengaja dengan terjadinya perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. “Kejahatan ini oleh beberapa pihak sengaja “dihadapkan” dengan korban yang dikatakan sebagai “penjarah” itu. Korban yang dihancurkan dan dirampas harta bendanya, yang sebagian besar adalah etnis Tionghoa, juga ditempatkan pada sisi yang berbeda. Penghadap-hadapan ini membuat orang mengambil kesimpulan pintas, bahwa tragedi Mei adalah kerusuhan berbasis ras. Kesimpulan dengan mudah sekali dipatahkan karena saya menemukan beberapa orang Tionghoa miskin yang juga menjadi korban,”kata Maria. Di Tambahkannya “Dengan menghadap-hadapkan seluruh korban kita melihat dengan jelas modus yang hendak digunakan oleh penguasa untuk memecah belah kekuatan korban: isu rasisme, isu klasisme dan kekerasan berbasis gender. Pada hemat saya, semua isu ini ada di dalam bongkahan isu besar bernama kejahatan terhadap kemanusiaan. Saya kira inilah yang harus terus menerus diingatkan kepada seluruh korban dan keluarga korban,”ujar Maria. Semakin kaburnya upaya pengungkapan korban perkosaan tragedi 98 sampai saat ini, dapat pula disebabkan oleh pers yang gagal waktu itu hingga sekarang dalam mengungkap sejumlah fakta tentang kasus tersebut. Hal ini seperti yang diungkap oleh Stanley, analis media dari ISAI (Institute Studi Arus Informasi). Menurut Stanley, “pers tidak mempunyai kekuatan atau tidak mampu untuk mengungkap sejumlah kasus yang terjadi pada tragedi Mei 98. Pers tidak memberi kontribusi terhadap pengungkapan sejumlah korban kerushan Mei,98, “ujar Stanley. “Seluruh bangunan dan pola kerja media massa sama sekali belum kokoh dan andal. Media ternyata tidak memiliki kemampuan mempraktekkan jurnalisme omongan. Ketakutan akan imbauan dan tekanan semasa Orde Baru masih membayang, “ujar Stanley. Ketidakmampuan pers dalam mengungkap kasus perkosaan ini juga terjadi pada media yang cukup besar seperti Tempo, meskipun kemudian Tempo mencoba membuat laporan yang berpihak kepada korban perkosaan. Waktu itu menurut Stanley, Tempo sempat tidak percaya dengan adanya pemerkosaan, dengan mengutip laporan Sidney Jones yang meragukan adanya tindakan perkosaan kepada perempuan etnis Tionghoa pada tragedi Mei 98 lalu. “Kegagalan mencari dan menyingkap fakta ini menimbulkan kefrustasian media dan kalangan wartawan yang kemudian dimanfaatkan oleh pejabat pemerintah dengan melemparkan berbagai pernyataan untuk menjadikan “fakta” yang terjadi hanya sebuah “kabar Bohong, “ujar Stanley. Kemudian, siapakah yang mesti berperan dan bertanggungjawab dalam upaya mengungkap tragedi Mei 98 ini? Usman Hamid Koordinator Kontras menegaskan bahwa pengungkapan tragedi tersebut tidak terlepas dari peran negara. Menurut Usman Negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas tragedi Mei 98 tersebut. Namun demikian tidak terungkapnya sejumlah kasus dalam tragedi Mei 98 hingga saat ini, dikarenakan negara memang tidak mempunyai komitmen untuk mengungkap kasus ini. Menurut Usman yang terjadi adalah ketakutan secara politik pemerintahan sekarang untuk membongkar kasus-kasus tersebut. Kalau kasus tragedi Mei ’98 diungkap maka akan membongkar konspirasi politik elit waktu itu dan akan menimbulkan resistensi kepada pemerintahan sekarang. Sementara itu, pemerintahan sekarang kebutuhannya adalah sebuah status quo tidak mau pemerintahannya yang baru berjalan akan digoyang secara politik. Dari kondisi ini maka yang terjadi adalah sebuah pertukaran kepentingan. Pemerintah yang baru ingin tidak diganggu dalam menjalankan aktivitasnya, dan pemerintahan yang lama tidak ingin kasusnya dibongkar kembali,”jelas Usman. DeutscheWelle/Kompas/Jurnalperempuan (salib.Net)

14 Mei 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: