Erens's Blog

Cuma Berekspresi doang!

Mengaitkan Tiga Peristiwa Alam: Pertanda SBY Tersandung Mitologi Kekuasaan?


Sistem politik modern
yang dianut Indonesia, khususnya pasca-amandemen konstitusi, tak
berarti mengubur mitologi kekuasaan di republik ini. Insinkronisasi antara blue print konstitusi dengan konstruksi berpikir masyarakat dalam memandang negara serta lembaga negara masih melekat kuat dalam pola pikir masyrakat Indonesia modern.
Baca lebih lanjut

12 Januari 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 1 Komentar

Pemilu 2014, Dinasti Politik Pasang Kuda-kuda


Suasana pemilu di Indonesia

Pemilu masih jauh, tapi para politisi mulai pasang kuda-kuda. Sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai calon presiden 2014.

Baca lebih lanjut

10 Maret 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Komentar

SBY prioritaskan kesejahteraan rakyat


Usai dilantik Majelis Pemusyawaratan Rakyat, MPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam periode kedua pemerintahannya. Baca lebih lanjut

20 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | 4 Komentar

Berlebihan, Audisi Calon Menteri Mirip “Indonesian Idol”?

Jakarta- Proses audisi calon menteri dinilai berlebihan. Bahkan audisi calon menteri yang terdiri atas serangkaian tes itu dianggap mirip ajang pencari bakat, Indonesian Idol. Tesnya berlebihan kayak audisi indonesian idol. Nggak perlulah,” ujar pengamat politik dari LIPI Syamsudin Haris, Minggu (18/10/2009) malam. Baca lebih lanjut

20 Oktober 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 2 Komentar

Kisruh DPT, Mega-Pro serta JK-Win Mengultimatumkan Presiden dan KPU

Merasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2009 menyimpan banyak keganjilan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto di Jakarta pada Minggu (5/7) melakukan pertemuan membahas persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2009 guna mengembalikan jalan demokrasi sebagai hak rakyat yang berdaulat, yang akhirnya mereka sepakat untuk mendeklarasikan pernyataan bersama, berisi:

1. Presiden Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum harus memberikan jaminan hak sipil dan politik warga negara dalam pemilihan umum. Jaminan ini diwujudkan dengan menyediakan mekanisme bagi warga negara yang memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan KTP berdasarkan keputusan KPU.
2. Mendesak KPU untuk mengumumkan daftar pemilih tetap dengan memberikan DPT kepada Bawaslu dan Ketua RT guna memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih telah terdaftar dalam DPT.
3. Merekomendasikan kepada Bawaslu untuk melakukan pengecekan DPT dengan bekerja sama dengan pengamat pemilu independen dan tim kampanye guna memastikan tidak ada lagi pemilih fiktif, pemilih ganda, dan memastikan setiap pemilih terdaftar dalam DPT.
4. Sekurang-kurangnya ada empat alasan yang mengarah dugaan kuat bahwa KPU tidak independen
a. DPT seharusnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari H sudah ditetapkan ternyata tidak diumumkan kepada publik
b. Banyak pemilih yang masih belum terdaftar sampai hari ini.
c. Masih banyak DPT yang ganda
d. Sosialisasi yang dilakukan KPU tidak netral.
Mendesak KPU untuk menyelesaikan segala persoalan di atas selambat-lambatnya 1×24 jam sejak disampaikan saat ini. Jika tidak, kami menyarankan agar KPU menunda pilpres sampai KPU dapat menyelesaikan persoalan itu.

6 Juli 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 3 Komentar

Bung Karno memang sengaja dibunuh

A. Umar Said

Tulisan ini berupa curahan hati yang mengandung berbagai perasaan, fikiran, dan kenangan yang berkaitan dengan hari wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni 1970, yang jasadnya sejak 39 tahun dimakamkan di kota Blitar. Walaupun wafatnya Bung Karno sudah terjadi 39 tahun yang lalu, tetapi setiap tanggal 21 Juni banyak orang yang tetap mengenang -baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama – berbagai persoalan yang terjadi sekitar peristiwa besar bagi bangsa kita ini.
Sampai selarang, banyak orang yang masih tetap merasa sedih kehilangan Bung Karno, seorang pemimpin besar yang menjadi pujaan rakyat, yang sebelum digulingkan oleh Suharto serta para jenderal pendukungnya, merupakan massa besar pencinta dan pengagumnya. Kecintaan banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat ini kelihatan jelas dari besarnya jumlah pengunjung makamnya di kota Blitar setiap hari. Kiranya, tidaklah berlebih-lebihan kalau ada orang mengatakan bahwa tidak satu pun makam dari pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya, yang mendapat kunjungan setiap hari sebanyak makam Bung Karno;
Tentu saja, wajarlah, kalau di antara para pengunjung makam di Blitar itu sebagian terbesar terdiri dari orang-orang pendukung atau simpatisan Bung Karno, atau dari golongan kiri dari kalangan nasionalis, agama atau simpatisan komunis. Tetapi, tentunya, juga banyak orang-orang biasa yang bukan pendukung Bung Karno mengunjungi makam ini, apakah sebagai turis biasa atau pun sekadar berpariwisata bersama keluarga atau teman-temannya.
Banyaknya kunjungan tiap hari ke makam ini, merupakan bukti yang jelas bahwa meskipun Bung Karno sudah wafat sekitar 40 tahun yang lalu, namun kebesaran jiwanya dan kegemilangan sosoknya masih tetap bersemayam di hati banyak orang..Juga untuk tanggal 21 Juni yang akan datang, tentunya banyak orang yang terkenang kepada wafatnya Bung Karno ini, terutama kalangan korban Orde Baru beserta sanak-saudaranya, baik yang pernah menjadi tapol mupun yang tidak.
Bung Karno, tapol yang dianiaya
Sangatlah perlu kita ingat bersama-sama – mungkin dengan sedih yang bercampur marah, dan barangkali ada yang dengan rasa dendam pula, bahwa Bung Karno adalah tapol besar Orde Barunya Suharto, yang telah diperlakukan secara kejam dan tidak beradab, sampai ia wafat dalam tahanan, terisolasi, kesepian, terlantar, menderita siksaan fisik dan batin yang berat dan terlalu lama.
Perlakuan Suharto bersama para jenderal pendukungnya terhadap tapol Bung Karno adalah sedemikian biadabnya, sehingga mereka itu pantas dihujat bahkan harus (!!!) dikutuk oleh kita semua, termasuk generasi yang akan datang.
Sebab perlakuan Suharto (dan para pendukungnya) terhadap Bung Karno sebagai tapol, berupa pengasingan fisik disertai penyiksaan mental secara berat dan kontinyu sejak
ia dijatuhkan sebagai kepala negara dan pemimpin besar revolusi dalam tahun 1967, sampai wafatnya di tahun 1970 dalam status sebagai tahanan.
Penyiksaan terhadap Bung Karno sebagai tapol ini didahului dengan tindakan terhadap jutaan tapol lainnya yang mulai akhir 1965 sampai beberapa tahun berikutnya telah ditahan secara sewenang-wenang dan dibunuhi secara besar-besaran. Penahanan dan pembunuhan terhadap begitu banyak orang oleh Suharto dan pendukung-pendukungnya adalah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, bahkan melebihi dari kejahatan yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda selama 350 tahun atau pendudukan tentara fasis Jepang.
Wafatnya Bung Karno adalah pembunuhan
Wafatnya Bung Karno dalam tahun 1970, adalah sebenarnya pembunuhan, yang direncanakan dan
juga disengaja. Wafatnya Bung Karno ada hubungannya yang erat dengan pembunuhan besar-besaran terhadap jutaan golongan kiri yang mendukungnya dan mencintainya, yang sebagian terbesar (tidak semuanya) adalah simpatisan atau anggota PKI. Jadi, wafatnya Bung Karno adalah karena ulah sekelompok manusia, dan bukanlah karena kehendak Tuhan, seperti meninggalnya orang biasa lainnya. Pada hakekatnya, wafatnya Bung Karno adalah senafas atau sejalan dengan pembunuhan besar-besaran para pendukungnya, terutama dari golongan kiri, oleh Suharto dan pembantu-pembantu setianya.
Bung Karno wafat sesudah ia ditahan dan dengan sengaja dibiarkan menderita sakit ginjal yang berat dalam jangka lama, tanpa mendapat perawatan dokter-dokter yang semestinya atau selayaknya. Menurut Dr Kartono Muhammad, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) : “Selama dalam tahanan tidak sekali pun Bung Karno diperiksa oleh dokter spesialis. Adapun obat-obat yang diberikan adalah Duvadilan,vitamin B12, vitamin B kompleks, dan royal jelly. Duvadilan adalah obat untuk mengurangi penyempitan pembuluh darah perifer. Sekali-sekali kalau sedang sulit tidur, Bung Karno diberi satu tabletvalium. Makanan pun tidak diatur sebagai makanan pasien penderita gangguan ginjal, bahkan sekali-sekali makan makanan yang disiapkan oleh Bu Hartini » (dikutip dari Kompas, Kamis 11 mei 2006)
Jadi maksud yang tidak luhur sama sekali dari Suharto dkk adalah jelas sekali, karena meskipun Bung Karno sakit ginjal yang berat sekali, tetapi tidak pernah ada dokter spesialis yang memeriksanya. Bahkan, ada tulisan bahwa selama sakitnya itu Bung Karno hanya dirawat oleh seorang jururawat dan….seorang dokter hewan !!! Sungguh keterlaluan. Sampai demikian kejikah “budi luhur” Suharto dan para pendukung setianya terhadap Bung Karno? (Baca soal ini, antara lain : http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/01/24/soeharto-sakit-bung-karno-ngetop-lagi-1/)
Setelah membaca perlakuan Suharto (bersama jenderal-jenderalnya) terhadap Bung Karno seperti tersebut di atas, dan membandingkan dengan segala hiruk-pikuk dan perlakuan yang serba kelas mewah dan berlebih-lebihan ketika Suharto mau meninggal, maka wajarlah- dan juga sudah semestinyalah -bahwa banyak orang marah, atau muak sambil mencaci-maki (ingat antara lain : bahwa puluhan dokter-dokter ahli di berbagai bidang, yang jumlahnya sampai puluhan orang dikerahkan tiap hari, dan perlengkapan yang serba paling modern disediakan di Rumahsakit Pertamina).
Tidak bisa dan tidak patut dima’afkan
Mengingat itu semuanya, maka banyak orang yang mengenang wafatnya Bung Karno sekaligus juga ingat bahwa Suharto, tidak saja sudah melakukan kudeta merangkak secara lihay dan licik, tetapi juga sudah membunuh Bung Karno, dengan cara-cara yang tidak manusiawi, Apa yang dilakukan oleh Suharto terhadap Bung Karno adalah suatu kejahatan, yang tidak boleh dan tidak bisa dima’afkan oleh rakyat Indonesia yang mencintainya. Pembunuhan Bung Karno oleh Suharto dan konco-konconya harus selalu dihujat atau dikutuk, demi kebaikan kehidupan bangsa, dan demi kepetingan anak-cucu kita semua. Jelaslah bahwa dalam hal ini, mengkutuk Suharto dan kliknya adalah sikap moral yang luhur.dan sikap politik yang tepat.
Fikiran yang jernih akan mengatakan bahwa mengkutuk Suharto (bersama jenderal-jenderal pendukunganya) karena memperlakukan Bung Karno sedemikian nistanya adalah benar. Nalar yang sehat juga akan menyetujui bahwa menghujat berbagai kejahatan Suharto terhadap Bung Karno adalah sikap yang adil, dan sah. Sebab, fikiran atau hati nurani atau jiwa bangsa Indonesia harus dibersihkan dari anggapan bahwa perbuatan Suharto dkk terhadap Bung Karno adalah perlu demi menyelamatkan Republik Indonesia atau untuk kebaikan bangsa. Omongksong besar saja !
Oleh karena itu, setiap kali mengenang wafatnya Bung Karno (tanggal 21 Juni) perlulah kiranya selalu diingat juga segala kejahatan atau dosa-dosa besar Suharto (beserta para pendukung setianya, baik militer maupun sipil) yang berkaitan dengan peristiwa besar ini. Selalu ingat kepada kejahatan Suharto terhadap Bung Karno bukanlah karena mau mengunyah-ngunyah kembali persoalan-persoalan lama, atau mengutik-utik hal-hal yang sudah kedaluwarsa, atau membuka kembali luka-luka lama, yang sudah tidak gunanya lagi sekarang ini.
Kejahatan Suharto terhadap Bung Karno adalah masalah yang maha besar dan juga maha penting bagi bangsa, baik generasi sekarang, maupun bagi semua generasi yang akan datang. Banyak akibat kejahatan yang dilakukannya masih dirasakan dan dilihat dewasa ini di banyak dan berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara.
Membuka kembali kejahatan Suharto terhadap Bung Karno (dan seluruh pendukungnya) bukanlah sekedar membuka luka-luka lama, melainkan dengan maksud menghilangkan atau menyembuhkan luka itu, sehingga bangsa kita menjadi sehat dan segar-bugar. Selalu ingat dan saling mengingatkan kepada kejahatan-kejahatan Suharto, adalah amat besar gunanya bagi kita semuanya.
Dibunuh karena berhaluan kiri
Baik sekali kita ingat bahwa Bung Karno telah dikhianati oleh besar-pembesar militer (bersama-sama tokoh-tokoh sipil dari berbagi kalangan) dan akhirnya dibunuh degan cara menterlantarkannya ketika sudah sakit keras, adalah karena sikap politik Bung Karno yang kiri, atau yang revolusioner, dan anti imperialisme (terutama AS). Bung Karno adalah seorang nasionalis kiri sejak ia masih muda sekitar 25 tahun. Bolehlah dikatakan bahwa sepanjang kehidupannya yang lama dalam memimpin perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan (dan juga sesudah mencapai kemerdekaan) Bung Karno selalu dipersenjatai dengan pandangan kiri atau revolusioner.
Haluan kiri atau orientasi revolusionernya ini tercermin dalam seluruh karya-karyanya, yang secara menonjol dimulainya tahun 1926 (Tulisan “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme) sampai ketika menjabat sebagai Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi. Justru, yang membikin Bung Karno bisa menjadi pemimpin besar rakyat Indonesia selama perjuangan merebut kemerdekaan dan juga sesudah menjabat presiden itu adalah fikiran-fikirannya yang kiri dan revolusioner, baik ditingkat nasional maupun internasional (Ingat sekali lagi, antara lain : konferensi Bandung, Indonesia keluar dari PBB, “Go to hell with your aid”, “Dibawah Bendera Revolusi”, ‘Revolusi belum selesai” dll dll)
Jadi, dibunuhnya Bung Karno oleh Suharto dkk adalah disebabkan karena ia berhaluan kiri atau revolusioner, dan karena ia mendapat simpati besar dari berbagai kalangan masyarakat yang mendukung konsepsi-nya, yaitu NASAKOM.. Dalam rangka ini jugalah Bung Karno mendapat dukungan yang besar dan kuat dari PKI. Karena fikiran-fikiran kiri Bung Karno sejak muda sampai menjadi Presiden pada garis besarnya adalah searah atau sejiwa dengan politik yang dianut PKI. Dan karena itu pulalah Bung Karno juga menaruh simpati yang besar kepada PKI. Hal ini telah berkali-kali dinyatakannya secara terbuka dan secara terus terang.

Inilah yang sama sekali tidak disenangi atau tidak bisa diterima oleh pimpinan militer (dan sebagian kecil dari berbagai tokoh sipil) yang mempunyai pandangan politik yang searah dengan imperialisme AS, dan berusaha sejak lama – dan berkali-kali -menghilangkan Sukarno dari pimpinan negara. Karena itu, peristiwa G30S telah memberi kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan rencana mereka sejak lama, antara lain dengan menuduh Sukarno terlibat G30S, sehingga disebut-sebut sebagai “Gestapu Agung” dan sebagainya. Dengan berbagai dalih terlibatnya PKI maupun Bung Karno dalam peristiwa G30S, maka pimpinan militer telah menggunakan segala cara (termasuk yang paling kejam dan biadab) untuk menghancurkan PKI terlebih dulu, sebelum menghilangkan kedudukan Bung Karno sebagai kepala negara dan pemimpin bangsa.
Menolak membubarkan PKI
Keteguhan atau konsistensi Bung Karno dalam memegang kesetiaan pada prinsip-prinsip kiri atau revolusionernya, tercermin dalam kegigihannya dalam mempertahankan prinsip NASAKOM sampai jabatannya diakhiri oleh rekayasa MPRS (gadungan) dalam tahun 1967 dan bahkan sampai akhir hayatnya, dalam status sebagai tapol.. Jadi, wafatnya Bung Karno, yang hakekatnya adalah akibat pembunuhan oleh klik militer, adalah juga berlatar-belakang karena kedekatannya atau searah politiknya dengan politik PKI. Karena itu, walaupun Bung Karno berkali-kali mendapat tekanan yang kuat atau desakan yang besar dari pimpinan militer untuk membubarkan PKI, ia menolaknya.
Penolakan Bung Karno untuk membubarkan PKI itulah salah satu di antara sebab-sebab utama mengapa Suharto memutuskan untuk menjebloskan Bung Karno dalam tahanan rumah (artinya, sebagai tapol) dan kemudian membunuhnya dengan cara-cara seperti yang diceritakan di atas.
Di situ pulalah kelihatan kebesaran Bung Karno, yang dengan gigih dan teguh tetap setia kepada dasar fikirannya sejak muda, untuk menggalang persatuan seluruh bangsa Indonesia melalui konsepsinya yang besar dan bersejarah sejak lama, yaitu NASAKOM. Sampai wafatnya, Bung Karno tetap setia kepada NASAKOM-nya. karena ia tidak mau mengkhianati salah satu di antara sokogurunya, yaitu golongan komunis.
Itulah sebabnya, maka dalam memperingati atau mengenang kembali wafatnya Bung Karno seyogianya kita semua juga ingat dan merenungkan dalam-dalam segala persoalan yang berkaitan dengan peristiwa besar ini. Kita perlu dan patut menjadikan wafatnya Bung Karno bukan hanya sebagai ritual untuk menghormati pemimpin rakyat yang telah berjasa besar, atau hanya dengan mendoa atau mengaji, melainkan juga sebagai kesempatan untuk mengenang kembali segala kejahatan dan dosa-dosa besar Suharto terhadap Bung Karno serta pendukung-pendukung setianya yang besar jumlahnya.
Sukarnoisme masih punya pengikut
Suara Bung Karno yang terdengar dari makamnya di Blitar, atau jiwa besar yang masih tetap memancar dari Museum Bung Karno yang berdekatan dengan makamnya, membuktikan dengan gamblang bahwa namanya masih dielu-elukan dalam hati banyak orang. Walaupun makam Bung Karno sekarang tidaklah sebesar, seindah atau semegah Astana Giribangun dimana jasad Suhato (dan istrinya ) diletakkan, tetapi gemuruh orang yang setiap hari mengunjungi makam di Blitar pasti makin lebih besar dari pada yang di Astana Giribangun.
Sejarah bangsa Indonesia tidak lama lagi akan menyaksikan (dan juga membuktikan) bahwa jiwa besar Bung Karno dengan berbagai ajaran revolusionernya akan tetap terus hidup dalam dada atau hati banyak orang dari berbagai kalangan, sedangkan sebaliknya, nama dan sosok Suharto (yang penuh dengan berbagai kejahatan) makin dilupakan. Sukarnoisme masih mempunyai pengikut dan pengagum yang tidak sedikit, tetapi, sebaliknya, orang makin tidak mengenal Suharto.
Inti jiwa Sukarnoisme, dengan ajaran-ajaran revolusionernya untuk membikin perubahan-perubahan besar dan fundamental demi kepentingan rakyat banyak, masih akan terus bisa menjadi senjata bagi orang-orang yang berjuang untuk masyarakat adil dan makmur. Inilah peninggalan besar Bung Karno yang amat berharga bagi bangsa. Sedangkan Suharto (beserta Orde Barunya) hanya meninggalkan dosa berat dan aib besar yang telah dibikinnya terhadap Bung Karno dan rakyat pendukungnya.. Dan, harta haramnya !!!
Paris, 12 Juni 2009
PS. Harap baca juga persoalan tentang wafatnya Bung Karno dalam bahan-bahan berikut :

http://jackoagun.multiply.com/reviews/item/6

http://kapasmerah.wordpress.com/2008/01/22/kartono-muhammad-bung-karno-ditelantarkan/).

21 Juni 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Komentar

Kilas Balik Langkah Politik SBY

Bungaran

Marcus Brutus adalah kawan, anak buah dan orang yang dipercaya Julius Caesar, kaisar Romawi. Tapi Brutus pulalah yang menusuk sang kaisar dengan pisau dari belakang hingga mati. Karakter Brutus akhirnya dipakai untuk menggambarkan seorang yang berkhianat terhadap orang yang menolongnya, melindunginya dan bahkan mempercayainya. Karakter Brutus ini hampir selalu muncul dalam pergulatan politik. Dalam perbincangan politik Indonesia sekarang ini, salah satu figur yang dijuluki Brutus adalah Jenderal SBY.

SBY telah menjadi Brutus bagi tiga presiden yaitu Soeharto, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Bedanya, Brutus di zaman Romawi akhirnya mati bunuh diri, sedangkan Brutus SBY terbilang Brutus yang masih beruntung.

Di akhir zaman Presiden Soeharto, SBY menjabat Kasosspol ABRI di bawah Panglima ABRI Wiranto. Tanggal 16 Mei 1998, MABES ABRI di Jalan Merdeka Barat dipenuhi wartawan karena ada siaran pers Wiranto yang meminta Soeharto mundur. Tapi Wiranto tak muncul-muncul.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI, Wahab Mokodongan, membagikan siaran pers itu yang isinya menimbulkan kontroversi, yaitu: ABRI Mendukung Pernyataan PBNU. Padahal isinya adalah minta Soeharto untuk turun. Wiranto kaget, kok ada siaran seperti ini. Kemudian baru diketahui bahwa SBY-lah yang membuat dan mengkonsep pernyataan itu. Dengan cara itu, SBY bermaksud mendorong dan menjebak Wiranto untuk ambil alih kekuasaan. Akibatnya, Wiranto sempat kena tuding mau mengkudeta Soeharto. Seperti ditulis dibukunya, SBY bahkan sempat bertanya pada Wiranto, “Apakah Bapak akan ambil kekuasaan?” Ambisi SBY memang besar. Targetnya ketika itu adalah Pangab. Kalau Wiranto bisa jadi Presiden dengan mengambil alih dari Soeharto, tentu ia akan ditunjuk jadi Pangab, orang nomor satu di ABRI. Tapi Wiranto memang dinilainya penakut. Tapi, setelah Soeharto jatuh, peristiwa ini dieksploitasinya sebagai bentuk keberpihakannya pada kelompok reformis. Ke mana-mana ia mengatakan bahwa ia adalah ABRI yang reformis dan ABRI perlu paradigma baru. Dengan tampil sebagai sosok seolah-olah reformis, SBY tampil dalam elit politik pada pemerintahan pasca Soeharto.

Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999), SBY menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI. Jabatan ini sama sekali tak memuaskannya karena tak ada peluang untuk bermanuver politik secara leluasa. Ia sangat gerah pada pemerintahan Habibie karena pada dasarnya SBY sama sekali tak percaya pada pemerintahan sipil. Namun karena ABRI masih berada di bawah Pangab Wiranto, SBY tetap loyal pada Jenderal Wiranto. Apapun kata Wiranto, ia patuhi.

Sebaliknya, ia bisa juga memanfaatkan Wiranto. Dalam kasus Jajak Pendapat Agustus 1999 di Timor Timur, contohnya, SBY mendukung Wiranto yang setuju agar dilakukan Jajak Pendapat itu. Ia pula yang meyakinkan Wiranto agar Jajak Pendapat itu dilaksanakan. Sementara itu, Presiden Habibie setuju-setuju saja dengan rencana ini karena ia memang sedang mendambakan Hadiah Nobel Perdamaian yang bisa membuatnya terpilih lagi dalam Sidang Umum MPR, Oktober 1999. Hasilnya: Timor Timur lepas dan hingga kini masih menyisakan masalah dengan pengungsi dan lain-lain. Ribuan tentara yang berkorban dalam aneksasi Timor Timur terbuang sia-sia. SBY dipuji Amerika karena telah menjalankan misi dengan baik. Sudah lama, AS dan negara sekutunya, Australia, ingin Timor Timur pisah dari Indonesia. SBY dan Wiranto telah berhasil mendorong Habibie yang ultraliberal untuk Jajak Pendapat yang hasilnya pasti kemerdekaan untuk Timor Timur.

Ketika SU MPR Oktober 1999, Wiranto sempat maju jadi capres meskipun waktu itu belum melepas jabatannya sebagai Pangab. Adalah SBY yang mendorong Wiranto untuk maju. Bahkan ketika dia menyatakan mencabut pencalonannya sebagai capres, orang yang paling menonjol berdiri di belakang Wiranto adalah SBY. Gambar ini bisa dilihat dalam iklan-iklan Wiranto beberapa waktu lalu. Di situ, kelihatan SBY seperti ajudan Wiranto dengan pandangan lurus ke depan tak berkedip. SU MPR akhirnya dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid yang didukung Poros Tengah. Aliansi Poros Tengah berhasil menjegal Megawati yang partainya, PDIP, menang Pemilu pada bulan Juni 1999.

Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat SBY jadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) pada tanggal 26 Oktober 1999. Ini adalah hasil deal dengan ABRI. Waktu itu dia masih jenderal aktif. SBY berhasil mendapat simpati dan kepercayaan dari Gus Dur. Ia mendapat pekerjaan dan tugas di luar kewenangannya sebagai Mentamben. Gus Dur memperlakukannya seperti anak emas dan bahkan menunjuknya sebagai negosiator dengan pihak Keluarga Cendana untuk mengembalikan harta kekayaan Soeharto yang diduga hasil korupsi saat menjadi Presiden RI. Bolak-balik SBY datang ke rumah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) untuk menyampaikan keinginan Gus Dur. Tapi, tak ada upaya serius kecuali ngobrol-ngobrol ringan dengan beberapa anggota Keluarga Cendana. Sebagai Mentamben pun tak ada prestasi apa-apa. Ia cuma melakukan kunjungan-kunjungan dan pidato-pidato yang normatif. Untunglah ada Dirut Pertamina yang cukup handal ketika itu: Martiono.

Ketika Gus Dur merombak kabinetnya 26 Agustus 2000, SBY tetap dipercaya dan mendapat promosi sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam). Kepercayaan ini diberikan Gus Dur karena SBY pernah bersumpah akan mendukung Presiden Gus Dur hingga selesai. Tapi harapan Gus Dur itu bertepuk sebelah tangan.

Pemerintahan Gus Dur terus digoyang oleh DPR karena kasus Buloggate dan Bruneigate. DPR sudah mengeluarkan Memorandum I dan Memorandum II sebelum diputuskan perlunya Sidang Istimewa (SI). Memorandum II dikeluarkan tanggal 30 April 2001 dan berakhir satu bulan. Bayang-bayang Sidang Istimewa mengancam pemerintahan Gus Dur. Ia benar-benar sudah diujung tanduk.

Sebagai langkah antisipatif, Gus Dur berunding dengan SBY untuk mencegah pemerintahannya jatuh. Reputasi Gus Dur ketika itu sudah sangat jelek di masyarakat dan di kalangan DPR. Gus Dur meminta SBY tetap mendukung langkah-langkahnya menghadapi DPR. SBY menyatakan dukungan sepenuhnya. Maka, pada awal Mei 2001 dibentuklah Tim Tujuh (7) yang diketuai SBY. Tim ini diberi mandat oleh Gus Dur untuk merumuskan dan mengambil tindakan segala langkah politik yang perlu guna mengatasi ketegangan antara Presiden dan DPR secara konstruktif dan komprehensif. Gus Dur juga meminta SBY membuat konsep pelimpahan tugas dan wewenang Presiden kepada orang yang ditugaskan. Demikian tinggi kepercayaan Presiden Gus Dur pada SBY saat itu.

Hasil dari Tim Tujuh yang diketuai SBY adalah perlunya dikeluarkan Maklumat Presiden yang intinya melimpahkan wewenang pada pejabat yang ditunjuk. Maka atas saran SBY, pada tanggal 28 Mei 2001, Gus Dur membuat Maklumat Presiden yang memberi perintah untuk diambilnya langkah dan tindakan khusus dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan hukum secepat-cepatnya. Maklumat Presiden itu diserahkan kepada SBY. Gus Dur berharap SBY benar-benar dapat mengatasi keadaan sehingga situasi menjadi tenang.

Namun, apa yang terjadi? SBY sama sekali tak berbuat apa-apa. Ia tak melobi DPR, Wapres Megawati atau tokoh-tokoh politik kunci yang beroposisi terhadap Gus Dur. Sebaliknya, SBY menaikkan posisi tawar dirinya dalam pentas politik nasional. Ia menempatkan diri seolah-olah pihak yang bijak yang tak mau menggunakan kekuasaan sewenang-wenang.

Keinginan-keinginan Gus Dur ditepisnya. Inilah pengkhianatan paling telanjang dalam politik Indonesia mutakhir: Gus Dur ditikam dari belakang. Lagi-lagi peristiwa ini mengingatkan kita pada Marcus Brutus yang menikam Julius Caesar.

Gus Dur sungguh kecewa. Harapan Presiden Gus Dur kepada SBY tak kesampaian. Di saat cucu adratussyaikh Hasyim Asy’ari itu di ujung tanduk, SBY mengabaikan perintahnya. Malah, tak disangka, orang yang begitu dipercayanya justru menikamnya dari belakang. SBY yang menganjurkan Maklumat, ia pula yang mementahkannya. Gus Dur tak tahu bahwa SBY bukan semata-mata mengambil langkah itu karena rasional politik, tapi juga karena kawan-kawannya di pemerintahan Bush (AS) sudah memesankan agar Gus Dur diganti. Pengamat Jeffrey Winters pada saat itu mengatakan bahwa Washington sudah memutuskan bahwa Gus Dur harus pergi.

Indikatornya, IMF tidak mengucurkan bantuan dana 400 juta dollar. Bahkan SBY juga beberapa kali melakukan kontak dengan Wakil Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz.

Dua hari sesudah Maklumat Presiden dikeluarkan, tanggal 30 Mei 2001, DPR sepakat menggelar SI untuk Gus Dur. Karena sakit hati dikhianati, Gus Dur besoknya mengganti SBY dengan Agum Gumelar.

Berbeda dengan SBY, Agum jauh lebih loyal dan setia kawan. Meskipun Agum tak setuju dengan berbagai langkah Gus Dur, ia tetap menunjukkan sikap ksatria sebagai orang yang bertahan dengan kawannya. Sementara SBY seringkali memperlihatkan sikap “colong pelayu.”

Ambisi SBY tetap berkobar. Meski baru menusuk Gus Dur dari belakang, ia berani tampil maju sebagai kandidat Wakil Presiden pada Sidang Istimewa MPR-RI, 25 Juli 2001 bersaing dengan Hamzah Haz dan Akbar Tanjung. SBY akhirnya dikalahkan oleh Hamzah Haz.

Presiden Megawati yang menggantikan Gus Dur bermurah hati menampung SBY yang sudah keleleran, tak ada jabatan dan pekerjaan. SBY melalui orang-orang dekatnya memang melobi Mega untuk memakainya menjadi menteri. Mulanya Mega ragu, karena tingkah laku SBY yang selama ini tak pernah setia dan cenderung jadi Brutus, namun karena SBY meminta-minta dan berjanji akan bekerja sebaik-baiknya, naluri keibuan Mega tak tega menolak SBY. Tanggal 10 Agustus 2001, SBY diangkat menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong Royong. Dari sinilah ia habis-habisan membangun citra sebagai orang yang mengendalikan Megawati. Karena Presiden Megawati hemat bicara, SBY menempatkan diri semacam juru bicara pemerintah.

Apa prestasi SBY dalam Kabinet Mega? Lagi-lagi tak ada yang istimewa. Tugas-tugas penanganan konflik Ambon dan Poso justru lebih banyak dilakukan Menko Kesra Yusuf Kalla. Di Jakarta, kalangan politisi menyindir SBY salah tempat, harusnya dia jadi Menko Kesra atau Menteri Sosial. Sudah jadi rahasia umum, SBY sangat takut menangani konflik Ambon yang penuh darah. Ia ngeri untuk datang ke Ambon dan meminta Kalla mewakilinya. Lahirnya Malino I dan Malino II jelas bukan atas prakarsa SBY. Para wartawan bahkan mengetahui bagaimana SBY hanya ingin tampilnya saja ketika penandatangan perjanjian damai Malino I dan II. SBY berada di ruang rias hampir satu jam untuk menata wajah dan rambutnya agar kelihatan keren bila dipotret atau disorot kamera. Para hadirin terpaksa agak lama menunggu SBY berias diri sebelum penandatanganan itu. Dalam konflik Aceh, SBY adalah orang yang mengumumkan status darurat militer di Provinsi itu pada tanggal 19 Mei 2003. Namun, ia hanya satu dua kali berkunjung ke Aceh melihat pelaksanaannya.

Sebagai Menko Polkam, SBY piawai menggunakan kesempatan dan fasilitas ini untuk menggalang dukungan. Kantor Menko Polkam dijadikan alat untuk membina basis massa dan kendaraan politik yang akan dipakainya. Ia membentuk tim angket Kementrian Polkam serta tim monitoring evaluasi dan pengamanan pemilu di 24 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Langkah ini adalah untuk mengukur sejauh mana aspirasi dan kehendak masyarakat dalam pemilu legislatif 5 April 2004 dan pilpres 5 Juli 2004. Ia juga menggunakan iklan ajakan damai di televisi sebagai langkah memperbesar popularitas. Semua itu dibiayai oleh Kementrian Polkam. Bukankah ini sebuah bentuk korupsi dan manipulasi? Ya. Inilah langkah sistematis SBY untuk menikam Mega dari belakang. SBY kembali membuktikan dirinya sebagai Brutus, kali ini terhadap Presiden Megawati.

Bulan September-Oktober 2003, foto-foto SBY beredar dalam bentuk poster, stiker dan spanduk Partai Demokrat. Tanggal 9 Februari 2004, di majalah Tempo, dengan terang-terangan SBY menyatakan siap jadi presiden. Ia juga mengaku punya pertalian dengan Partai Demokrat.

Tanggal 10 Februari 2004, SBY membuat lagi pernyataan lanjutan bahwa ia siap mundur dari kabinet jika resmi ditetapkan sebagai calon presiden. Langkah dan manuver SBY itu jelas mengganggu kinerja Kabinet Mega.

Para pentolah PDIP menilai SBY tengah melakukan plot politik. Harusnya SBY tidak plin plan. Jika mau maju jadi presiden, kenapa tak langsung mundur saja dari kabinet atau tetap menjalankan tugas Menko Polkam seperti amanat yang diberikan padanya.

Suami Presiden Megawati yang juga fungsionaris PDIP menjadi berang. Ia tak sabar dengan manuver SBY. Tanggal 2 Maret 2004, ia menyebut SBY seperti “Anak kecil.” “Masak, jenderal bintang empat kayak anak kecil begitu,” kata Taufik di Jakarta. Pernyataan TK (begitu panggilan akrab Taufik) adalah hasil provokasi yang dijalankan “tim sukses” SBY yaitu Sudi Silalahi, sekretaris Menko Polkam. Sehari sebelumnya, 1 Maret 2004, Sudi bicara di depan wartawan bahwa SBY dikucilkan Presiden Megawati. SBY, kata Sudi, tak dilibatkan dalam berbagai rapat penting Kabinet Mega. Kontan saja, suhu politik agak meningkat. Provokasi Sudi berhasil memancing amarah orang-orang PDIP.

Drama politik SBY menjadi perhatian publik. Ia menciptakan kesan sebagai orang yang teraniaya, tertindas dan terkucil oleh kekuasaan Presiden Mega. Fenomena ini sungguh ironis. Kenyataannya, justru Megawati adalah orang yang ditikam dari belakang oleh SBY. Megawati yang selama ini melindungi, mempercayai, dan memberi kewenangan yang besar pada SBY, justru dikorbankan untuk mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat. Jangankan terima kasih, langkah Brutus SBY ini bahkan dijadikan bahan kampanye Partai Demokrat di berbagai daerah.

Ternyata apa yang dilakukan SBY sebagai Menko Polkam bukan untuk kemaslahatan rakyat atau kebaikan bangsa, melainkan hanya semata-mata batu loncatan bagi ambisi pribadinya menjadi Presiden.

Pola Brutus SBY memang bukan baru. Seperti diceritakan sebelumnya, SBY telah berbakat jadi Brutus (pengkhianat/penusuk dari belakang/penggunting dalam lipatan/penyalib di tikungan) sejak zaman Soeharto. Langkahnya yang culas dan licik sebagai Brutus lebih mantap di zaman Habibie dan Gus Dur serta puncaknya pada 11 Maret 2004 ketika ia mundur dari Kabinet Megawati. Megawati yang membutuhkan bantuan Menko Polkam dalam penanganan politik nasional dan keamanan Pemilu ditinggalkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban.

Ketika itu, tahun 2001, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, stabilitas politik dan keamanan betul-betul goyah. Di Jakarta, atau kota besar lainnya, ancaman perampokan, pembunuhan, atau pencurian, merajalela. Lampu merah (lampu lalu lintas) adalah daerah bahaya satu, karena di situ beroperasi kelompok `’Kapak Merah”. Ketika lampu merah menyala, tiba-tiba saja serombongan anak muda bersenjata kapak, pisau, atau golok -terkadang bersenjata api-menyatroni mobil yang sedang berhenti, memecahkan kacanya, lalu merampok penumpangnya, dan pergi seenaknya saja meninggalkan korban, yang tak jarang sudah dianiaya terlebih dulu. Polisi seakan tak berdaya. Itu menyebabkan rakyat terpancing menjadi main hakim sendiri. Maling motor yang tertangkap, dibakar hidup-hidup. Adegan mengerikan itu, merupakan pemandangan sehari-hari di mana-mana.

Itu belum seberapa. Berbagai daerah bergolak. Aceh, misalnya,seakan sudah terpisah dari Republik. Bayangkan, Presiden Abdurrahman Wahid, datang ke Banda Aceh, ketika itu, hanya berani sampai Masjid Raya. Bicara sebentar, ia langsung balik ke bandar udara, terbang pulang ke Jakarta. Di Ambon, Maluku, `’perang” Islam – Kristen, mencapai puncaknya. Tak terhitung nyawa yang melayang, bangunan yang terbakar, atau perkantoran yang dimusnahkan. Peristiwa serupa terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Di berbagai daerah di Kalimantan, orang Dayak `’perang” melawan suku pendatang, Madura. Korban tak lagi terhitung.

Nah, ketika itu yang menjadi Menko Polkam adalah Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berambisi menjadi Presiden RI. Sebagai penanggungjawab stabilitas politik dan keamanan di kabinet, apa yang SBY lakukan? `’Ooh dia rapat terus, diskusi terus, sampai berbulan-bulan,” ujar seorang Menteri yang ketika itu masuk jajaran Polkam. Sebagai hasil rapat-rapat yang melelahkan yang dipimpin SBY itu, dibentuklah Desk Aceh, Desk Ambon, Desk Poso, Desk Sampit, dan entah Desk apa lagi. Apa kerja Desk itu? Jangan tanya, karena mereka rapat terus, diskusi terus, seminar terus. `’Saya lihat orang-orang yang bunuh-bunuhan di Ambon, Poso, atau Sampit, sudah mulai capek. Mereka juga sudah capek membakar rumah, saking banyaknya rumah yang dibakar. Tapi rapat belum menghasilkan keputusan apa pun,” kata Menteri tadi.

Suatu hari rapat berlangsung, dipimpin SBY. Seperti biasa, diskusi berlangsung seru di antara peserta rapat, dan SBY menjadi moderatornya, persis seperti diskusi atau seminar yang biasa dilakukan di hotel-hotel. Tiba-tiba, SBY memerintahkan Mayjen. Aqlani Maja, Staf Ahli Menhankam, yang bertugas mewakili Menhankam Mahfud MD, untuk memberikan pendapat. Konon, Aqlani langsung bicara, `’Pak Menteri, saya kira sudah lebih 3 bulan kita rapat terus. Semua kita diskusikan. Orang yang bunuh-bunuhan di Poso, Ambon, atau Kalimantan, tampaknya sudah capek, mereka sudah berhenti sendiri.Tapi rapat belum mengambil keputusan apa pun. Kalau Pak Menteri minta pendapat saya, apa saja yang Pak Menteri putuskan saya setuju. Yang penting, kita harus punya keputusan. Saya kira itu yang penting.” Wajah SBY langsung merah-padam. Mungkin merasa malu, sekaligus marah, karena merasa dihina. `’Ini bukan rapat kedai kopi, yang hadir di sini, para Menteri,” teriak SBY. Semua terdiam. Tapi beberapa Menteri, di antaranya, Menteri Otonomi, Prof. Ryaas Rasyid, secara sembunyi-sembunyi menunjukkan jempol jari tangannya kepada Aqlani, sebagai tanda mendukung. Rapat pun akhirnya bubar, sekali lagi: tanpa keputusan apa pun.

Menurut sebuah sumber, Aqlani berani bicara seperti itu, selain karena sudah kesal, mengikuti rapat yang melelahkan tanpa keputusan itu, ia memang sudah lama kenal watak atau kepribadian SBY. Ia dan SBY, sama-sama mengikuti pendidikan militer di Port Leavenworth, Amerika. Di sana pula, mereka sama mengikuti pendidikan S2, dan sama pula lulusnya. Sebelumnya, mereka pernah pula menjadi dosen di Seskoad, Bandung, ketika Komandan Seskoad dijabat Feisal Tanjung. Jadi rupanya, ia tahu betul, bahwa SBY itu adalah tipe orang yang tak bisa membuat keputusan (indecisive), apalagi keputusan itu berisiko.

Karena cacat personalitinya itulah, semasa menjadi Menko Polkam, nyaris tak satu pun keputusan penting -apalagi yang berisiko tinggi-datang dari kantor Menko Polkam. Kantor Menko Polkam, di kalangan para Menteri, sering diejek sebagai kantor `’Seminar”. Seperti diketahui, masalah Poso dan Ambon, akhirnya ditangani oleh Yusuf Kalla, yang ketika itu menjabat Menko Kesra yang kemudian muncul Perjanjian Malino I dan II.

Kalau saja SBY punya rasa malu, seharusnya ia mengundurkan diri dari kabinet, saat Malino I dan II ditandatangani, dan mendapat restu dari Presiden. Memang gara-gara Malino itu, SBY marah besar kepada Yusuf Kalla, yang telah mengambil alih wewenang dan tanggung jawabnya, tapi untuk mundur dari kabinet, tentu saja orang seperti SBY tak akan mau.

Ada lagi kisah dramatis, sekaligus memalukan. Sewaktu Aceh diputuskan menjadi daerah darurat militer, SBY menjadi pelaksana hariannya, pimpinan tertinggi adalah Presiden Megawati. Sejumlah pasukan yang dikirim dengan kapal, sampai setengah bulan terkatung-katung di tengah laut, karena SBY tak juga memutuskan sikap pemerintah untuk pendaratan pasukan itu. Malah ada yang bilang, pasukan itu sempat tiga hari kelaparan, karena persediaan makanan sudah habis.

Akhirnya, di tengah moral pasukan yang sudah hancur seperti itu, barulah mereka didaratkan, konon setelah Presiden Megawati turun tangan. SBY? Seperti biasa, tak bisa membuat keputusan berisiko seperti itu. Hobinya, cuma berbusa-busa bicara di TV dan koran, dengan bahasa yang selalu normatif karena takut berisiko kalau ucapannya salah- tapi disusun sesuai kaedah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanyakanlah pada kawan dan lawannya, tentang cacat SBY itu.

Jawabannya pasti tak jauh berbeda: SBY tak bisa mengambil keputusan. Mana mungkin seorang bisa menjadi pemimpin apalagi menjadi Presiden, pengambil keputusan tertinggi yang sering penuh risiko dengan cacat personaliti yang sangat fatal seperti itu? Ini menjadi alasan pertama dan utama bagi rakyat untuk tidak memilih SBY si peragu.

Kliping FPK

17 Juni 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Komentar

Prabowo Pilih Jadi Oposisi ketimbang Calon Wakil Presiden

Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Haryanto Taslam, mengatakan Partai Gerindra dan Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto, sudah mempersiapkan untuk menjadi oposisi setelah lobi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kandas menempatkan Prabowo sebagai calon presiden yang akan diusung. “Kami siap jadi oposisi, daripada jadi cawapres (calon wakil presiden). Itu kan tidak terhormat, hanya menjadi ban serep,” ujar Haryanto saat dihubungi, Kamis (7/5). Dia mengakui peluang Prabowo sangat kecil untuk bisa menjadi calon presiden yang akan diusung koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Rapat pleno PDI Perjuangan memutuskan calon presiden yang akan diusung tetap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputrisesuai dengan hasil kongres PDIP di Bali pada 2005. “Partai Gerindra tidak masalah dengan keputusan itu, tapi justru mereka (PDIP) yang akan rugi. Karena hanya Prabowo yang bisa menjadi pesaing kuat SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” ujar Haryanto. Hal itu, kata dia, Prabowo merupakan antitesis dari kepemimpinan Yudhoyono, “Baik ideologi maupun karakter,” kata dia. Apalagi, dia mengklaim tingkat keterpilihan Prabowo cukup tinggi.”4,5 persen itu kan partai. Kalau figur, mungkin akan lebih besar,” ujar Haryanto. Namun, jika tidak ada peluang dari PDIP, katadia, Gerindra tidak akan ngotot.

Sumber : TEMPOinteraktif.com

7 Mei 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 3 Komentar

Presiden Tandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Antasari

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian sementara Antasari Azhar dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan Keppres tersebut tinggal menunggu proses administrasi berupa penomoran di kantor Sekretariat Negara.”Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Antasari Azhar baru saja ditandatangani, dan tentu saja proses selanjutnya adalah administrasi penomoran di Setneg,” tutur Denny.Keppres pemberhentian sementara Antasari tersebut mulai berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Presiden pada hari ini. Denny mengatakan Presiden Yudhoyono memang membutuhkan waktu untuk mempelajari draft Keppres karena UU KPK yang berbeda dari UU lainnya yang mengatur tentang pemberhentian pejabat negara apabila tersangkut tindak pidana kejahatan.UU Pemda, misalnya, baru memberhentikan sementara kepala daerah yang tersangkut kasus pidana apabila statusnya telah terdakwa. Namun, UU KPK mengatur pimpinan KPK langsung diberhentikan sementara apabila status hukumnya tersangka. “Sudah dijelaskan hal itu terkait dengan upaya menjaga institusi KPK, kredibilitas KPK supaya memang tidak tersangkut sama sekali masalah hukum. Memang UU KPK ini khusus tersangka saja sudah diberhentikan sementara, dan Presiden sudah memahami itu,” katanya. Mengenai implikasi hukum pemberhentian sementara Antasari, Denny mengatakan, pimpinan KPK bersifat kolegial sehingga kekosongan jabatan Ketua KPK yang ditinggalkan oleh Antasari tidak akan berpengaruh terhadap kinerja KPK.Apabila Antasari telah menjalani proses pengadilan dan status hukumnya ditingkatkan menjadi terdakwa, Presiden Yudhoyono akan mengeluarkan Keppres pemberhentian tetap. Pada saat itulah, lanjut Denny, proses seleksi pimpinan KPK untuk menggantikan Antasari dapat mulai dilakukan. “Setelah pemberhentian tetap itulah baru kita bisa bicara tahap seleksi pimpinan KPK untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Antasari,” ujarnya.Menurut UU KPK, untuk mencari pengganti Antasari, Presiden akan membentuk panitia seleksi pimpinan KPK. Panitia seleksi itu yangkemudian akan bekerja mencari dua nama untuk satu jabatan pimpinan KPK. Komisi III DPR kemudian akan memilih satu di antara dua nama yang dihasilkan oleh panitia seleksi pimpinan KPK tersebut. Denny mengingatkan, UU KPK tidak secara tegas mengatur sosok yang harus menjadi ketua apabila satu dari lima pimpinan KPK berhalangan. Menurut Deny, kekosongan jabatan Ketua KPK dapat diselesaikan melalui mekanisme internal empat pimpinan KPK tersisa tanpa harus menggelar seleksi pimpinan baru untuk mencari pengganti Antasari. “Saya berpendapat bahwa karena KPK ini komisi negara independen dan kebetulan UU tidak mengatur, sebaiknya kita serahkan ke mekanisme internal pimpinan KPK yang ada. itu saja supaya independensi mereka terjaga dan tugas-tugasnya berjalan lancar, “kata Denny.

Kliping : Antara

7 Mei 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Buku Sintong Menyodok Prabowo

Berhubung makin menariknya persoalan buku Letjen (Pur) Sintong Panjaitan dan
persoalan kasus Prabowo maka berikut di bawah ini disajikan dua tulisan yang
disiarkan oleh majalah Gatra dan Viva New. Dua tulisan yang agak panjang
ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm di bawah
judul « Buku Letjen Sintong Panjaitan yang membikin heboh ».

1.. Umar Said

= = =

Majalah Gatra 19 Maret 2009]

Buku Sintong Menyodok Prabowo

Setidaknya dua kali Prabowo Subianto kena sodokan keras lewat karya buku
tokoh penting di negeri ini. Yang pertama, lewat buku Detik-detik yang
Menentukan karya mantan Presiden B.J. Habibie, yang diluncurkan dua setengah
tahun silam. Habibie, antara lain, menceritakan kedatangan Prabowo ke Istana
Merdeka, 22 Mei 1998, memprotes pencopotannya sebagai Panglima Komando
Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Pada waktu itu, Habibie baru beberapa jam menjabat sebagai Presiden RI,
menggantikan Soeharto yang lengser. Habibie menulis, ia mencopot Prabowo
karena mendapat laporan dari Panglima ABRI (Pangab), Jenderal Wiranto,
tentang adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar kota menuju Jakarta
tanpa sepengetahuan Pangab.

Buku Habibie itu sontak membuat Prabowo geram. Lewat konferensi pers yang
digelar sepekan berselang, 29 September 2006, Prabowo membantah tudingan
bahwa ia ingin melakukan kudeta. Ia juga membantah bahwa "dirinya
marah-marah dan menyebut Habibie sebagai presiden naif".

Kini sodokan serupa datang lagi lewat biografi Letnan Jenderal
(purnawirawan) Sintong Panjaitan, berjudul Perjalanan Seorang Prajurit Para
Komando, yang diluncurkan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu malam
pekan lalu. Bedanya, kali ini Prabowo bereaksi relatif kalem. Mungkin dia
sengaja sedikit jaim alias jaga image.

"Terserah orang mau bicara apa. Ini kan negara demokrasi, setiap orang
berhak menulis apa saja. Tapi dia tidak berhak mencemarkan nama baik orang
lain," kata calon presiden dari Partai Gerindra itu usai meluncurkan buku
Membangun Kembali Indonesia Raya di Jakarta, Kamis pekan lalu, atau sehari
setelah peluncuran buku Sintong.

Dalam buku biografi setebal 520 halaman yang ditulis wartawan senior Hendro
Subroto itu, Sintong memblejeti sekaligus menohok sosok Prabowo. Mulai
seputar upaya Prabowo mengejar posisi KSAD, pencopotan Prabowo dari jabatan
Pangkostrad, sampai penculikan sejumlah aktivis semasa Prabowo menjadi
Danjen Kopassus.

Sintong, 68 tahun, juga mengungkap cerita terpendam tentang upaya counter
coup d'etat ala Prabowo pada 1983. Pendeknya, Prabowo disebutkan beberapa
kali melawan perintah atasan, melanggar prosedur kemiliteran, dan melakukan
langkah-langkah yang bukan wewenangnya.

Toh, Prabowo tak terpancing. Ia menyatakan, pada saat ini rakyat sudah
pandai menilai secara objektif. "Saya penganut falsafah Jawa: sing becik
ketitik, sing olo ketoro. Artinya, yang baik akan ketahuan, dan yang buruk
juga akan terlihat," ucap Prabowo.

***

Sintong, mantan Pangdam IX/Udayana yang juga mantan penasihat Presiden
Habibie bidang hankam, mengisahkan dengan lugas apa yang dialami, didengar,
dan dilihatnya. Misalnya soal kedatangan Kepala Staf Kostrad, Mayor Jenderal
(Mayjen) Kivlan Zen, dan Danjen Kopassus, Mayjen Muchdi PR, ke kediaman
Presiden Habibie di Patra Kuningan, 22 Mei 1998.

Habibie meminta Sintong menemui dua pejabat militer itu. Ternyata Kivlan dan
Muchdi mendapat tugas dari Pangkostrad, Letnan Jenderal Prabowo, untuk
menyampaikan surat yang diteken Jenderal Besar (purnawirawan) A.H. Nasution
kepada Habibie. Surat itu sebenarnya ditulis tangan oleh Kivlan karena
Nasution sedang sakit. Nasution tinggal meneken.

Surat itu berisi saran agar KSAD Jenderal Subagyo HS diangkat menjadi
Pangab, sedangkan Pangab Jenderal Wiranto diangkat menjadi Menteri Hankam.
Adapun Prabowo diusulkan menjadi KSAD. Selain itu, juga disarankan agar
diadakan pemisahan antara jabatan Pangab dan Menteri Hankam.

Pada hari yang sama, Sintong mengisahkan, Wiranto melaporkan kepada Habibie
bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad dari luar Jakarta menuju
Jakarta. Juga adanya konsentrasi pasukan di sekitar kediaman Habibie di
Patra Kuningan. Semua mobilisasi pasukan itu tanpa sepengetahuan Pangab
Wiranto.

Habibie memutuskan bahwa keberadaan pasukan di luar sepengetahuan Pangab itu
tak dapat dibiarkan karena akan mempengaruhi para komandan lainnya untuk
bertindak sendiri-sendiri dengan alasan apa saja, tanpa koordinasi lagi
dengan Pangab. Lantas Habibie memerintahkan, jabatan Pangkostrad harus
diserahterimakan hari itu juga, sebelum matahari terbenam. Prabowo diberi
jabatan sebagai Komandan Sesko ABRI.

Sintong mengaku tidak ikut campur dalam masalah pencopotan Prabowo itu.
Alumnus Akademi Militer Nasional (AMN) 1963 ini malah merasa kaget. Prabowo
sendiri baru mengetahui dirinya dicopot dari jabatan Pangkostrad ketika
berkunjung ke kantor Fanny Habibie (adik kandung B.J. Habibie) di kantor
Otorita Batam pada 22 Mei itu, pukul 13.30.

Satu setengah jam kemudian, Prabowo meluncur ke Istana Negara dengan membawa
12 pengawal, mengendarai tiga mobil Landrover. Sintong mendapat laporan dari
ajudannya bahwa Prabowo langsung naik lift ke lantai IV, tempat Habibie
berkantor, tanpa diperiksa dan disterilkan. Sintong memerintahkan seorang
pengawal presiden berpakaian preman melucuti senjata Prabowo secara
baik-baik.

Ia lega, karena Prabowo bersedia menanggalkan kopelrim dengan pistolnya,
magasin peluru, dan sebilah pisau rimba. Prabowo pun diterima Presiden
Habibie, berbicara empat mata. Sintong tidak memaparkan apa isi pembicaraan
itu. Sedangkan dalam buku Detik-detik yang Menentukan, Habibie memaparkan
ucapan Prabowo yang bernada keras, memprotes pencopotannya sebagai
Pangkostrad.

"Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden
Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," kata Prabowo dengan
nada tinggi. Lalu ada kalimat lebih ketus: ''Presiden apa Anda? Anda naif!"
kata Prabowo, seperti tertulis dalam buku biografi Habibie.

***

Selain kisah tentang penculikan aktivis, ada kisah lain lagi mengenai
Prabowo yang diungkap Sintong. Prabowo disebutkan pada 1983 sempat berupaya
melakukan counter kudeta dan hendak menculik sejumlah jenderal yang ia duga
akan melakukan kudeta. Pada waktu itu, Prabowo berpangkat kapten, menjabat
sebagai Wakil Komandan Detasemen 81/Antiteror Kopassandha.

Detasemen 81 merupakan satuan yang dikehendaki L. Benny Moerdani dalam
menghadapi teroris. Ketika itu, Letjen Benny menjabat sebagai Asisten
Hankam/Kepala Intelstrat/Asintel Kopkamtib. Hubungan Detasemen 81 dengan
pihak intelijen hankam sangat dekat. Satuan elite ini dipasok informasi oleh
staf intelijen hankam, demikian pula sebaliknya.

Pada Maret 1983, menjelang Sidang Umum MPR, Komandan Detasemen 81/Antiteror,
Mayor Luhut Pandjaitan, dikejutkan oleh laporan anak buahnya bahwa Detasemen
81 sedang siaga atas perintah Kapten Prabowo. Mereka sudah membuat rencana
menculik Letjen Benny Moerdani dan beberapa perwira tinggi lainnya. Yaitu,
Letjen Sudharmono, Marsdya Ginandjar Kartasasmita, dan Letjen Moerdiono.

Luhut mengaku tidak mengerti tentang rencana tersebut. "Kok, aneh. Ada soal
begini, saya sebagai komandan kok nggak tahu," katanya. Akhirnya Luhut
memberikan perintah tegas, "Nggak ada itu. Sekarang kalian semua kembali
siaga ke dalam. Tidak seorang pun anggota Den 81 yang keluar pintu tanpa
perintah Luhut Pandjaitan sebagai komandan."

Luhut segera memanggil Prabowo. Namun ia langsung ditarik Prabowo keluar
dari kantor. "Ini bahaya, Bang. Seluruh ruangan kita sudah disadap," kata
Prabowo. Pak Benny mau melakukan coup d'etat," Prabowo memberikan informasi
rahasia.

"Coup d'etat apa?" tanya Luhut.

"Pak Benny sudah memasukkan senjata…," kata Prabowo.

"Senjata untuk apa?" tanya Luhut lagi.

"Ada, Bang. Senjata dari anu mau dibawa ke sini untuk persiapan coup
d'etat," jawab Prabowo.

Luhut membenarkan bahwa Benny Moerdani memasukkan senjata, antara lain
AK-47, SKS, dan senjata antitank. Tetapi senjata itu adalah senjata dagangan
untuk Pakistan, yang selanjutnya akan disalurkan kepada pejuang Mujahiddin
Afghanistan untuk melawan Uni Soviet. Operasi intelijen oleh Benny Moerdani
ini dalam rangka mencari dana dan menunjukkan peran Indonesia dalam
perjuangan di Asia.

Luhut kemudian melaporkan hal itu kepada Kolonel Sintong Panjaitan, Komandan
Grup 3/Sandiyudha di Kariango, Makassar. Sintong dalam bukunya itu sampai
menyimpulkan bahwa counter-coup d'etat yang direncanakan Prabowo merupakan
rekayasa yang mirip dengan rekayasa ala Letkol Untung, Komandan Batalyon
1/Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa, ketika menculik sejumlah jenderal
Angkatan Darat pada 1965.

Atas saran Sintong, Luhut kemudian melapor kepada Wakil Danjen Kopassandha,
Brigjen Jasmin. Pada waktu itu, Danjen Kopassandha, Mayjen Yogie S.M., telah
menjadi Pangdam III/Siliwangi, tapi jabatan Danjen Kopassandha belum
diserahterimakan. Luhut dan Prabowo menghadap Jasmin.

Prabowo marah-marah karena Jasmin tidak percaya perihal rencana Benny
Moerdani melakukan coup d'etat. Luhut sampai menurunkan tangan Prabowo yang
menuding muka Jasmin. Setelah Luhut dan Prabowo keluar ruangan, Jasmin
memanggil Luhut kembali masuk ruangan.

"Hut, untung kamu ada di sini. Ada apa dengan Prabowo? Coba kamu amati.
Kayaknya dia sedang stres berat," ucap Jasmin.

Persoalan ini sampai juga ke Menhankam/Pangab, Jenderal M. Jusuf. Setelah
mendengar penjelasan sejumlah jenderal, Jusuf menyimpulkan, isu rencana coup
d'etat itu tidak ada dan persoalan dianggap selesai.

Namun Sintong sendiri percaya, kabar tentang kudeta 1983 itu berperan
menjatuhkan karier Benny Moerdani, yang diikuti tersingkirnya sejumlah
perwira yang dinilai sebagai orangnya Benny. Sintong dan Luhut merasa
termasuk di antaranya.

***

Sintong menegaskan, buku biografinya tidak bernuansa politis, tidak pula
bertujuan mencari popularitas. Menurut Sintong, buku itu dimaksudkan agar
kebenaran diungkapkan dan ditegakkan. "Buku ini sama sekali bukan merupakan
manipulasi politik untuk menghakimi atau menyalahkan seseorang atau pihak
tertentu," kata Sintong.

Ia juga menampik anggapan bahwa buku itu ada yang mensponsori untuk menjegal
langkah pihak tertentu, mengingat peluncurannya menjelang pemilu Toh, kesan
menjegal pihak tertentu tetap saja sulit dihilangkan. Apalagi, usai
peluncuran buku itu, Sintong kembali menegaskan bahwa Prabowo, juga Wiranto,
harus bertanggung jawab atas sejumlah kasus pada saat mereka menjabat.

Wiranto, yang kini calon presiden (capres) dari Partai Hanura, dinilainya
harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan Mei 1998. Dalam bukunya itu,
Sintong menganggap Wiranto gagal menangani kerusuhan. Sedangkan Prabowo,
capres dari Partai Gerindra yang popularitasnya tengah melesat, harus
bertanggung jawab atas kasus penculikan sejumlah aktivis.

Terlepas dari apakah keduanya terlibat langsung atau tidak dalam kasus itu,
sebagai pemimpin, menurut Sintong, mereka harus bertanggung jawab.
"Pertanggungjawaban mereka belum selesai," katanya. Soal pertanggungjawaban
ini, Prabowo mengatakan, "Terkait penculikan aktivis, saya sudah
mempertanggungjawabkan di Dewan Kehormatan Perwira," ujarnya.

Wiranto juga enggan berkomentar banyak. Ia menilai, buku Sintong hanya
melihat dari satu sisi, sehingga tidak mungkin mendapat kebenaran. "Saya
tidak akan mempermasalahkan buku Pak Sintong. Itu sekadar menambah khazanah
sejarah bangsa. Saya tidak mau capek-capek mengurusi hal itu," katanya.

Dalam pengamatan Soetojo Darsosentono, ahli komunikasi dari Universitas
Airlangga, Surabaya, selama ini banyak sejarah perjalanan bangsa ditulis
para pelaku sejarah. Karena bersifat pribadi, tentu ulasannya sesuai dengan
pengamatan dan penilaian mereka masing-masing.

Karena itu, mengenai kebenaran sejarah dalam buku Sintong, menurut Soetojo,
masih perlu kajian mendalam. "Buku itu merupakan sejarah pribadi Sintong.
Soal benar atau tidaknya, biar masyarakat yag menilai, sebab buku itu sudah
milik publik," Soetojo menegaskan.

Taufik Alwie, Cavin R. Manuputty, dan M. Nur Cholish Zaein

[Nasional, Gatra Nomor 19 Beredar Kamis, 19 Maret 2009]

a.. * *

VIVAnews 20 Maret 2009

Mimpi besar Prabowonomics

Konsep ekonomi Prabowo mengundang kontroversi.

Ekonom berhaluan liberal meragukannya.

GAYANYA di panggung mirip-mirip Soekarno. Tangannya mengepal dan
diangkat-angkat. Orasinya tegas dan lugas. Sindirannya pun tajam. Meski
suara serak, calon presiden Prabowo Subianto tetap berusaha berteriak
lantang, meledak-ledak.

"Saudara-saudara, elit di Jakarta lupa. Negara kita punya kekayaan alam.
Kaya, kaya. Tetapi rakyat tidak mengalami perbaikan nasib. Sistem ekonomi
kapitalis saat ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sebagian
besar tidak merasakannya. Orang tak punya uang tidak boleh hidup negeri ini.

Saya tahu isi hatimu. Kau inginkan pekerjaan yang baik dan halal. Kau ingin
beri makan istri dan anakmu. Betul Ingin sekolahkan anakmu. Betul Apa
Saudara mau jadi kacung terus Mau jadi bangsa miskin terus Mau anak-anak tak
sekolah

Saudara-saudara, mari buat perubahan besar. Perubahan untuk masa depan
anak-anakmu. Beri kesempatan pemimpin baru. Yang tak mampu minggir saja.
Kembali ke rumah, ajak saudara-saudara, teman-teman, semua, untuk perubahan"

Peluh membasahi baju mantan Komandan Pasukan Khusus yang tengah berkampanye
di Kota Padang tersebut. Di depan panggung, di bawah terik matahari, massa
berteriak, "Hidup Gerindra. Prabowo presiden! " Ribuan orang berseragam
merah putih tumpek blek di lapangan Cimpago yang berada di bibir pantai.

***

Perubahan sistem ekonomi adalah misi besar yang digadang-gadang sang Ketua
Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Prabowo beralasan
kapitalisme- liberal adalah sistem ekonomi yang salah sehingga harus
dirombak. Resesi ekonomi global adalah bukti kegagalan pasar bebas tanpa
kendali, sistem kapitalisme tanpa kendali, katanya di seminar yang digelar
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, pada Rabu, 11 Maret 2009.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu sedang berada di atas
angin. Krisis keuangan dan resesi ekonomi global telah menimbulkan sorotan
tajam terhadap sistem kapitalis. Yang pedas dikritik bukan cuma kejatuhan
bursa saham Wall Street, simbol kapitalisme dunia. Di dalam negeri, kelompok
penentang kapitalisme- liberal semakin mendapat panggung.

Saat Prabowo meluncurkan buku "Membangun Kembali Indonesia Raya" pada Kamis
lalu, 12 Maret, suasana Hotel Dharmawangsa terasa marak. Sejumlah rektor,
profesor, elit partai dan wakil asosiasi binaan Prabowo hadir di ball- room
hotel yang disulap penuh nuansa merah itu. "Saya ingin mengubah vonis bahwa
negeri ini akan terus miskin" kata Prabowo.

Tepuk tangan membahana. Jenderal Prabowo yang dulu pernah dijauhi setelah
dinyatakan terlibat penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi, kini menjadi
magnet yang menyedot perhatian sementara kalangan.

Enam hari kemudian, 18 Maret, giliran kelompok Indonesia Bangkit meluncurkan
buku "Ekonomi Konstitusi" di Hotel Four Seasons, Jakarta. Di sini sejumlah
ekonom juga berkumpul. Terlihat ada Iman Sugema, Hendri Saparini, Revrisond
Baswir, Ichsanuddin Noorsy dan lainnya. Indonesia jangan pakai tim ekonomi
teh botol (teknokrat bodoh dan tolol), ujar Iman mengejek ekonom yang
berhaluan neoliberal mereka yang pro pasar bebas, rezim perdagangan tanpa
sekat negara, serta peran pemerintah yang minimal dalam sistem ekonomi.

Para ekonom ini dikenal menganut paham yang cenderung sosialis,
nasionalistis, dan menginginkan peran negara yang lebih besar sebagai
lokomotif perekonomian nasional.

Endang S Thohari dari Institute Garuda Nusantara kelompok-pemikir yang
didirikan Prabowo turut hadir di sana. Menurut Endang, mereka tengah bahu
membahu menggusur paham neoliberal. Berjuang bisa di mana saja, yang penting
tujuannya sama. Dibekingi Prabowo, upaya kelompok ini terus bergulir.

Prabowo menyatakan tak main-main dengan gagasan besarnya. Ia mengisahkan,
tekadnya menggebu setelah dia dipensiun paksa pada 1998. Saat itu ia banting
setir jadi pengusaha membantu adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang berkibar
sebagai pengusaha minyak di Kazakhstan.

Saat tinggal di Amman, Yordania, dia terperangah membaca sebuah laporan Van
Zorge, konsultan politik dan bisnis di Jakarta mengenai kekayaan Indonesia
yang menguap dari Bumi Pertiwi. Menurut taksirannya, dalam tempo 10 tahun
sejak 1997, tak kurang dari US$ 250 miliar devisa ekspor telah terbang ke
luar negeri.

Prabowo seperti mendapat amunisi kembali. Sejak 2003, dia sibuk berkeliling
mengkampanyekan dampak buruk sistem kapitalisme- liberal. Setahun kemudian
dia menulis buku berjudul "Kembalikan Indonesia" yang mengecam habis-habisan
sistem ekonomi liberal.

Putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu terus merangsek. Dia lalu
menghimpun para ekonom, ahli pertanian, pengusaha dan pakar industri. Selama
belasan bulan sejak 2007, Prabowo terlibat dalam berbagai diskusi intensif
dengan kalangan ini. Dia kerap mengundang Kwik Kian Gie, Sri Edi Swasono,
Bungaran Saragih (mantan menteri pertanian), Prasetyantoko (ekonom
Atmajaya), Hendri Saparini, dan lainnya.

Kwik dan Prasetyantoko mengaku memang sering diundang Prabowo. "Saya
beberapa kali datang ke rumahnya untuk diskusi dan memberi masukan" ujar
Kwik kepada VIVAnews, "Apa yang diiklankan Prabowo itu sama dengan pemikiran
saya"

Untuk menerjemahkan pandangannya, Prabowo dibantu Hashim, Rachmat Pambudy
(ekonom IPB), Endang S Thohari (doktor Prancis ahli pedesaan), Widya Purnama
(mantan Direktur Utama Pertamina), dan Rauf Purnama (mantan Direktur Utama
PT Asean Aceh Fertilizer). Mereka semua tergabung dalam Institut Garuda
Nusantara.

***

Konsep ekonomi ala Prabowo ini kini populer disebut Prabowonomics kemudian
dituangkan dalam buku "Membangun Kembali Indonesia Raya" setebal 209
halaman. Isinya mengelu-elukan konsep pembangunan ekonomi berbasis ketahanan
pangan, kedaulatan energi, serta industri nasional yang bernilai tambah.
Prabowo memimpikan perekonomian yang berlandaskan sumber daya domestik
seperti sumber alam, sumber daya manusia, dan sumber dana serta pasar
domestik yang besar, 230 juta penduduk Indonesia.

Di atas itu, Prabowo menjanjikan sejumlah program maha ambisius. Di bidang
pangan, dia berikrar akan membuka sawah dan kebun jagung masing-masing
sejuta hektare, membangun pabrik pupuk urea, menambah pasokan bahan bakar
gas, serta membangun infrastruktur desa.

Di bidang energi, dia berpromosi bakal mengganti bahan bakar minyak fosil
dengan sumber energi nabati. Belum habis, dia juga berjanji akan membuka 4,4
juta ha kebun aren untuk bahan baku produksi bio-etanol, membangun pabrik
bio-etanol berbahan baku singkong, serta mendirikan pembangkit tenaga panas
bumi.

Untuk sektor industri, dia bilang bakal menggeber industri makanan, tekstil,
sepatu, agroindustri, serta sumber alam yang bernilai tambah, seperti migas,
tambang, energi dan komoditas. "Kita jangan cuma ekspor buah coklat dan biji
sawit mentah-mentah, tetapi sudah dibuat pabrik bernilai tambah di sini"
kata Endang.

Tim Prabowo percaya sektor-sektor itu mampu menggenjot pertumbuhan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2008, sektor pertanian menyumbang
14,68 persen produk domestik bruto (PDB). Ini masih kalah dari sektor
industri pengolahan. Namun, jika agroindustri digabung, maka sektor
pertanian akan menjadi penyumbang terbesar kue ekonomi nasional.

Supaya program itu berjalan, Prabowo mengajukan sejumlah resep. Di antaranya
adalah mengerahkan BUMN sebagai lokomotif pembangunan di sektor-sektor yang
menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan fiskal dan moneter akan dipusatkan
ke sana. Pembayaran hutang luar negeri dijadwal ulang untuk menambah
persediaan dana untuk melumasi berbagai program raksasa itu. Selain itu, ini
dia, lahan kritis akan dibagi-bagikan ke petani.

"Pemerintah jangan cuma jadi wasit, tetapi harus turun tangan jadi lokomotif
ekonomi" kata Prabowo. Dia memberi contoh pemimpin China Deng Xiaoping yang
menjadikan lembaga pemerintah dan BUMN sebagai motor penggerak, sehingga
ekonomi mereka bertumbuh di atas 10 persen.

Dengan berbagai konsep ini, tim Prabowo hakulyakin pada 2011 ekonomi
nasional bakal tumbuh 8-9 persen. Tak cuma itu, dua tahun kemudian mereka
bermimpi angka pertumbuhan akan melesat ke level di atas 10 persen. Jika itu
terjadi, begitu mereka bermimpi, saat Republik berulang tahun ke-100 pada
2045, pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai, jangan kaget, US$ 60
ribu atau Rp 720 juta per tahun.

***

Bagi kubu ekonom pro-Prabowo, ambisi itu mereka nilai realistis. Hendri
Saparini, Iman Sugema, Dradjad Wibowo, Kwik Kian Gie, dan Revrisond Baswir,
menilai Prabowonomics bisa dilaksanakan asal ada perubahan paradigma
ekonomi.

"Argentina yang penduduknya lebih sedikit bisa tumbuh 8 persen" kata
Dradjad. Meski juga mengaku bersepakat, Revrisond toh buru-buru
mengingatkan, Yang penting, jangan cuma jadi jargon kampanye saja.

Tanggapan berbeda datang dari kubu ekonom neo-liberal. Mereka mengritik
program Prabowo bak mimpi di siang bolong. Para ekonom jebolan Universitas
Indonesia, seperti Muhammad Ikhsan, Chatib Basri, Adrian Panggabean, serta
Purbaya Yudhi Sadewa dari Danareksa, meragukan target pertumbuhan ekonomi 10
persen itu. Terlalu ambisius, kata Ikhsan. Adrian dan Chatib mempertanyakan
bagaimana angka itu dihitung.

Yudhi juga mewanti-wanti rencana Prabowo merestrukturisasi utang luar
negeri. Jika dilakukan, menurutnya itu akan jadi pertaruhan besar bagi
Indonesia. Resikonya besar. Pasar modal, obligasi dan kurs rupiah akan
hancur, kata Kepala Ekonom Danareksa Research Institute ini. Jadi, kalau tak
bayar utang, ekonomi Indonesia akan hancur.

Untuk sementara ini, Prabowonomics masihlah sebatas mimpi yang dianggap
menjanjikan oleh sementara kalangan, dan dikecam sebagai ilusi oleh sejumlah
pihak yang lain. Buktinya masih harus ditunggu. Itu pun jika purnawirawan
jenderal berbintang tiga ini berhasil menang pemilu. Maka tak ada yang lebih
tepat ketika Prabowo, masih dengan suara serak, merayu para pemilih di Kota
Padang, "Agar konsep ini jalan, perlu kehendak politik. Karena itu, saya
minta mandat dari rakyat"
VIVAnews (Heri Susanto, Elly Setyo Rini, Nur Farida Ahniar, Umi Kalsum)

26 Maret 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 2 Komentar

Megawati Soekarnoputeri, Pemimpin Berkepribadian Kuat

Bagi yang baca artikel di bawah ini bisa mendapatkan informasi perjalanan politik dari megawati soekarnoputeri.

salam, heri latief
amsterdam

Megawati Soekarnoputeri

Pemimpin Berkepribadian Kuat

Majalah
Forbes Edisi 4 September 2004 menempatkannya perempuan kedelapan
terkuat dunia. Dia pemimpin berkelas dunia. Seorang pendiam
berkepribadian emas. Presiden RI ke-5 ini teguh memegang prinsip,
konsisten dan visioner. Dia seorang pejuang sekaligus simbol dan
inspirasi reformasi. Perjuangannya menegakkan demokrasi (ketika
demokrasi terpasung) telah memicu keberanian tokoh-tokoh lainnya ikut
dalam gerbong reformasi, yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh dan
pahlawan reformasi. Jika jujur, harus diakui bahwa tanpa putri pertama
Bung Karno, ini reformasi di negeri ini belum tentu terjadi.

Pengakuan
dunia bahwa Megawati Soekarnoputri seorang pemimpin berkelas dunia,
tercermin dari posisinya sebagai salah seorang perempuan terkuat dunia.
Sebagaimana dipublikasikan Majalah Forbes edisi 6 September 2004, Calon
Presiden yang didukung Koalisi Kebangsaan (PDI-P, Partai Golkar, PPP
dan PDS) pada Pemilu Presiden putaran kedua 20 September 2004, ini
berada di posisi kedelapan dari 100 wanita terkuat dunia.
Dia
sejajar dengan perempuan pemimpin berkelas dunia lainnya, seperti Sonia
Gandhi (India) urutan ketiga, Presiden Filipina Gloria Arroyo (9),
Perdana Menteri Banglades Begum Khaleda Zia (14), Presiden Sri Lanka
Chandrika Kumaratunga (44), pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi
(45) dan Mantan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher (21).

Pengakuan
ini menggambarkan realitas perjuangan dan kepemimpinan Megawati sangat
kuat di mata dunia. Dia pemimpin berkelas dunia. Pengakuan dunia ini,
jika mau jujur, sepatutnya mencelikkan mata, akal budi, hati dan nurani
setiap orang (baik kawan maupun lawan politik) di dalam negeri, untuk
melihat dan mengakui gerak perjuangan dan kepemimpinan Presiden
Republik Indonesia kelima ini. Terutama sejak ia berani terjun ke dunia
politik saat hak-hak politik di negeri ini terkekang.

Tanpa
bermaksud berorientasi menyalahkan masa-masa lalu bangsa ini, Megawati
yang pendiam (tak banyak bicara) itu adalah tokoh perempuan pemberani
meretas jalan demokrasi dan reformasi saat tokoh-tokoh lainnya (laki
atau perempuan) seperti tak punya nyali berhadapan dengan Pak Harto,
penguasa Orde Baru selama 32 tahun.

Realitas empirik
membuktikan, Megawati yang memiliki kharisma sebagai putri pertama
Proklamator Bung Karno, adalah tokoh pemberani yang paling berpengaruh
melawan tindakan tidak demokratis dari pemerintah yang cenderung
otoriter ketika itu. Saat tokoh-tokoh nasional (termasuk yang kemudian
menjadi tokoh dan pahlawan reformasi) masih membungkuk-bungkuk di
hadapan Pak Harto, Megawati dengan caranya sendiri, tanpa banyak
bicara, secara konsisten telah berani melawan tanpa kekerasan. Dia
menempuh jalan demokrasi dan hukum.

Saat tokoh yang lain
masih membeo atau diam pasif tak berani, Megawati yang dikekang tampil
berani menghadapi berbagai tantangan dan risiko memasuki gelanggang
politik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Dia all out dengan
keyakinan untuk menegakkan demokrasi dan reformasi di NKRI ini, tanpa
kekerasan dan tanpa balas dendam. (Sikap tanpa balas dendamnya telah
pula kemudian disalahartikan banyak politisi dan pengamat sebagai
kelemahan untuk merongrong kepemimpinannya).

Cobalah kita
sejenak menoleh ke belakang. Siapa-siapa tokoh yang berani melawan Pak
Harto sebelum Megawati memukul genderang perlawanan terbuka pada
Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993? Hanya sedikit tokoh yang
berani bertindak dan bersuara melawan kehendak pemerintah ketika itu.

Barulah
setelah Megawati mengadakan perlawanan terbuka terhadap kekuasaan yang
represif, nyali tokoh-tokoh lainnya mulai bangkit. Sebagian pada
mulanya ikut menambangi, mensupport dan membela perjuangan (perlawanan)
Megawati. Dia telah menjadi simbol dan inspirasi perlawanan terhadap
kekuasaan yang cenderung otoriter ketika itu. Bukan hanya politisi yang
mulai terinspirasi dan terpicu keberaniannya ketika itu, tetapi juga
para pengamat yang sebelumnya bungkam atau malah memuja-muji, juga para
pengacara dan mahasiswa.

Mereka
yang satu garis perjuangan atau tidak dengan Megawati, terinspirasi
untuk bangkit bersama. Mereka berkumpul dan berani berorasi menumpahkan
segala kemarahan terhadap penguasa yang represif di Kantor DPP PDI
Jalan Diponegoro, Jakarta. Keberanian yang dibayar mahal, karena kantor
itu diserang aparat dan orang-orang tertentu atas kehendak penguasa.
Peristiwa tahun 1996 itu, kemudian dikenal dengan sebutan Kudatuli
(Kasus 27 Juli).

Peristiwa itu, tak menyurutkan perlawanan
Megawati. Dia sangat sadar bahwa dibutuhkan seorang pemimpin sebagai
simbol perlawanan untuk menegakkan demokrasi, keadilan dan
kesejahteraan rakyat di negeri ini. Jika dia surut, gerbong perlawanan
yang sudah makin membesar di belakangnya itu pun akan berhenti. Jika
gerbong perlawanan itu berhenti, maka reformasi pun tidak akan terjadi.
Maka dia pun terus berjuang dengan caranya yang tidak banyak bicara,
tapi terus melangkah maju ke medan tempur sesengit apa pun dan
menghadapi risiko apa pun itu. Dia kuat bahkan sungguh kuat. Dia
perempuan keibuan berjiwa emas dan berhati baja.

Kongres Surabaya
Sebagai
suatu gambaran betapa teguh dan kuatnya Megawati dalam menghadapi
tekanan penguasa ketika itu, tercermin dari cuplikan perjuangannya pada
Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya, Desember 1993. Ketika itu,
pemerintah menghendaki Budi Hardjono menjadi Ketua Umum DPP PDI
menggantikan "si anak yang mulai nakal" Surjadi. Tapi, Megawati yang
telah membunyikan genderang menyatakan kesediaan memimpin PDI membuat
niat pemerintah mendudukkan boneka di tampuk pimpinan PDI menghadapi
perlawanan. Si putri pendiam Megawati mendapat dukungan penuh dari
hampir semua cabang dalam pemandangan umum. Resminya, juridis
formalnya, hanya tinggal menunggu sidang pemilihan ketua umum.

Melihat
dukungan mutlak kepada Megawati itu, pemerintah melalui Menteri Dalam
Negeri yang berperan sebagai pembina politik dalam negeri bersama
Kasospol ABRI dan segenap jajaran Kakan Sospol daerah tingkat I dan II
seluruh Indonesia yang juga "mengawal" para peserta kongres ke
Surabaya, melakukan manuver mengulur-ulur waktu sidang pemilihan ketua
umum sampai masa izin kongres berakhir pukul 24.

Suasana di
arena kongres ketika itu, sangat tertekan. Aparat keamanan dengan
berbagai perlengkapannya sudah lalu lalang dan berjaga-jaga, layaknya
siaga mengepung musuh negara. Malam pukul 20.00 saat peserta kongres
makin tertekan dan sebagian besar sudah meninggalkan arena kongres,
Megawati tetap bertahan di tempat siap mengikuti setiap detik
perkembangan. Ketika itu tersiar isu akan terjadi kerusuhan akibat
ricuhnya kongres.

Tak
lama, seorang aparat dengan naik panser menemui Megawati. Dengan
bersikap siap dan sigap sebagai seorang prajurit, aparat berpakaian
tempur itu menyampaikan pesan atasan kepada Megawati agar keluar dari
arena kongres dengan naik panser demi keamanan. Sejenak Megawati
menatap aparat itu, lalu dengan suara tegas mempersilahkan keluar
sebentar. Aparat itu menurut berdisiplin.

`Setelah itu, Megawati
menitikkan air mata. Dia menangisi nasib bangsanya. Dia tahu bahwa hal
itu hanya taktik busuk penguasa yang tanpa sungkan mengebiri demokrasi.
Lalu, setelah menghapus air mata, dia meminta si aparat suruhan itu
masuk kembali. Dengan berwibawa, tak terkesan baru menitikkan air mata,
dia menyatakan sikapnya dengan tegas bahwa apa pun yang terjadi tak
akan meninggalkan arena kongres sampai akhir. "Laporkan kepada
atasanmu," katanya tegas layaknya panglima tertinggi.

Kenapa
dia menolak "perlindungan" aparat itu? Sebab dia pemberani tanpa
kekerasan. Dia siap menanggung segala risiko tanpa melawannya dengan
kekerasan. Dia menyadari jika meninggalkan arena kongres maka sekali
lagi lonceng kematian demokrasi akan berdentang. Bisa saja penguasa
akan melakukan sesuatu untuk menyulut kemarahan massa untuk menciptakan
kerusuhan yang akan dijadikan sebagai alasan pembunuhan terhadap
demokrasi. Selain itu, dia sadar, jika menuruti "perlindungan" yang
ditawarkan aparat, dia akan diteriakkan meninggalkan kongres yang akan
dijadikan alasan gagalnya kongres.

Sekitar pukul 22.00, dua jam
sebelum masa izin kongres berakhir, Megawati bangkit melakukan sesuatu
yang tak terduga oleh siapa pun, baik petinggi partai yang loyal
kepadanya, maupun yang berlawanan dengannya terutama pemerintah. Dia
melakukan konfrensi pers. Saat itu, dia mengeluarkan pernyataan politik
yang menegaskan bahwa secara de facto dia telah terpilih menjadi Ketua
Umum PDI periode 1993-1998. Kemudian secara de jure akan ditetapkan
dalam suatu Munas atau sejenisnya di Jakarta dalam waktu dekat. Kepada
semua peserta kongres dan para simpatisan dihimbau untuk pulang ke
tempat masing-masing dalam suasana damai, tertib dan tenteram.

Pemerintah
dan para lawan politiknya terperangah, tak menduga pernyataan politik
yang demikian penting dan brilian itu. Tidak ada lagi alasan merekayasa
sesuatu untuk dijadikan kambing hitam kerusuhan akibat ricuh dan
molornya jadwal kongres itu.
Itulah genderang perlawanan terbuka
dari Megawati. Genderang itu tidak hanya disambut oleh kader dan
simpatisan PDI Mega, tetapi disambut berbagai lapisan, lintas agama,
lintas golongan dan lintas partai (termasuk kader Golkar yang progresif
dan ingin menegakkan demokrasi secara sungguh-sungguh).

Kemudian,
Munas PDI di Jakarta tahun 1994 pun terselenggara dan mengukuhkan
Megawati sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998. Pemerintah yang dipimpin
seorang jenderal dan ketika itu menggunakan Golkar sebagai alat politik
(perpanjangan tangan militer di arena politik) dan terkenal demikian
"apik" membentengi kekuasaannya dengan berbagai cara, tampak merasa
kecolongan.

Tampak
tak menduga si putri pendiam itu akan membunyikan genderang perlawanan.
Sehingga kepemimpinan Megawati terus ditekan dan dirongrong. Sampai
akhirnya pemerintah berhasil memfasilitasi penyelenggaraan Kongres Luar
Biasa PDI di Medan Juni 1996 yang menobatkan kembali Surjadi sebagai
Ketua Umum PDI. Namun PDI pimpinan Megawati tak mengakui
penyelenggaraan Kongres Luar Biasa di Medan itu. Sehingga timbul
kepengurusan ganda PDI di pusat sampai ke daerah.

DPP PDI Mega
berkantor di Jalan Diponegoro 57, Menteng, Jakarta Pusat, kantor resmi
DPP PDI. Sementara DPP PDI Surjadi atas dukungan pemerintah berupaya
merebut kantor tersebut. Maka berduyun-duyunlah orang dari berbagai
aliran dan golongan berorasi di kantor itu. Tidak hanya kader dan
sipatisan PDI Mega tetapi dari berbagai golongan yang sebelumnya merasa
tertekan dan kemudian terpicu keberaniannya melakukan perlawanan
terbuka kepada penguasa yang represif.

Lalu,
terjadilah Kasus 27 Juli 1996 yang kemudian dikenal dengan sebutan
Kudatuli. Perebutan kantor DPP PDI yang memakan banyak korban dan
dikira penguasa akan memadamkan keberanian perlawanan Megawati,
ternyata malah menyalakan keberanian sebagian besar rakyat, tokoh dan
mahasiswa untuk mengadakan perlawanan bersama.

Bangkitlah
mahasiswa berdemonstrasi. Hampir seluruh kampus di Indonesia melakukan
demonstrasi. Sampai Pemilu 1997, mahasiswa terus demo di dalam kampus.
Karena ketika itu, mahasiswa dilarang demonstrasi di luar kampus.
Setelah Pemilu 1997, makin banyak pula tokoh yang berani tampil
menyuarakan reformasi. Sebagian mereka kemudian digelari sebagai
pahlawan reformasi yang bersama mahasiswa memaksa Presiden Soeharto
meletakkan jabatan.

Apalagi
setelah Presiden Soeharto lengser bertaburanlah tokoh-tokoh reformis,
termasuk dari kalangan militer yang menjadi tulang punggung kekuasaan
Orde Baru yang militeristik. Bahkan sebagian jenderal yang memegang
jabatan penting ketika itu, kemudian menyebut diri sebagai pemimpin
menuju perubahan. Mereka menyebut diri reformis tulen dan bahkan dengan
lantangnya menyebut Megawati dan tokoh reformis sipil lainnya sebagai
reformis abu-abu dan reformis palsu.

Mereka mengklaim bahwa
pemerintahan sipil di bawah pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid dan
Megawati sangat lemah maka dibutuhkan pemimpin dari jajaran militer.
Mereka tampak sudah terlatih melakukan rekayasa, ucapan dan tindakan
populis untuk mempengaruhi opini publik demi berkuasanya kembali
orang-orang militer di negeri ini.

Beratnya beban "sampah"
(krisis multidimensional) warisan penguasa militeristik masa lalu,
telah membuat gerak pemerintahan sipil tak mudah bergerak cepat. Hal
ini pula diteriakkan para tokoh rekayasa populis untuk mempengaruhi
opini publik bahwa seolah pemerintahan sipil tidak mungkin membawa
bangsa ini melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih aman, adil
dan sejahtera.

Namun,
berhasilnya pasangan Mega-Hasyim masuk putaran kedua Pemilihan Presiden
20 September 2004 nanti, telah melahirkan kesadaran bahwa masih sangat
banyak orang yang tidak mau terkecoh oleh agitasi, tutur kata yang
kedengarannya manis-manis, rekayasa populis, untuk mengembalikan
dominasi militer di negeri ini. Rupanya mereka pun secara jernih
melihat bahwa pemerintahan sipil adalah pilihan terbaik untuk mencegah
bangsa ini kembali ke masa lalu, sekaligus membawa bangsa ini menuju
zona demokrasi, damai dan sejahtera.

Pemimpin Berkarakter
Jika
makin didalami, Megawati adalah seorang pemimpin berkepribadian kuat.
Tak mudah dipengaruhi oleh siapa pun jika tidak sesuai dengan nurani
dan visinya tentang cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Baginya visi dan misi para pemimpin bangsa ini tak bisa lain
dari visi dan misi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Perubahan
visi dan misi yang berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 justru harus
dicegah.

Dengan
prinsip itu, Megawati tak mau didikte oleh kekuatan mana pun, baik dari
dalam negeri apalagi dari luar negeri. Dia dengan lantang menolak
tindakan balas dendam Amerika Serikat menyerang Afganistan dan Irak,
kendati dia setuju untuk melawan terorisme global.

Dia bertekad
ingin membangun hubungan bilateral maupun multilateral dengan
bangsa-bangsa di dunia dalam kesetaraan. Hubungan internasional,
baginya, adalah mutlak tetapi harus dalam kerangka kepentingan nasional
masing-masing dalam kesetaraan. Maka tak heran bila kepemimpinannya
yang berkarakter kuat tak disukai negara-negara maju, termasuk Amerika
Serikat di bawah kepemimpinan Bush, yang secara kasat mata tampak
membutuhkan pemimpin boneka di negara lain, seperti di Afganistan dan
Irak. Sehingga tak heran bila negara maju itu mengorbitkan bahkan
mungkin saja mendanai calon pemimpin alternatif yang kemungkinan lebih
mudah dikendalikan.

Di
dalam negeri, keutuhan NKRI, bagi Megawati merupakan prinsip yang harus
dipertahankan para pemimpin bangsa. Dia tidak ingin ada air mata dan
satu nyawa pun di negeri ini yang hilang. Sebagaimana terjadi di Aceh,
dia ingin tak ada air mata di negeri serambi Mekkah itu. Maka dia pun
mengawali penyelesaian Aceh dengan jalan diplomasi damai. Namun, ketika
jalan damai itu menemui jalan buntu, dia pun memberlakukan darurat
militer. Keputusan yang sesungguhnya sangat berat baginya, tetapi harus
ditempuh demi keutuhan NKRI. Itu suatu keputusan seorang perempuan yang
kuat.

Kepemimpinnya yang berkarakter kuat dan visioner, terlihat
juga dari "ketegaannya" menolak grasi para terpidana mati kasus
narkoba. Dia mengaku sebagai seorang ibu, hatinya menangis ketika
mengambil keputusan menolak grasi itu. Tapi demi masa depan anak-anak
bangsa, dia harus mengambil keputusan yang secara nurani kemanusiaan
sesungguhnya tak dikehendakinya.

Selain
itu, kepemimpinnya yang berkarakter kuat, terlihat juga dari beberapa
keputusannya yang sangat tidak populis. Keputusan mengenai kenaikan
harga BBM, misalnya, yang mengikuti standar harga dunia. Beberapa tokoh
dan pengamat yang mengandalkan kebijakan populis menentang kebijakan
itu yang kemudian ditambangi demonstrasi beberapa kelompok mahasiswa.

Megawati
tampak sangat menyadari ketidakpopuleran keputusan soal kenaikan BBM,
yang berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa lainnya,
itu. Tetapi dia kuat dan bersikukuh mengambil keputusan itu untuk
membangun kemandirian bangsa ini secara komparatif dan kompetitif
dengan bangsa-bangsa di dunia. Baginya, ssudah saatnya subsidi diakhiri
dengan mengandalkan pinjaman (utang) luar negeri. Keputusan yang nyaris
tak pernah diambil pemerintah sebelumnya, sehingga bangsa ini sulit
melepaskan diri dari ketergantungan pada utang luar negeri.

Dia
juga seorang yang jujur dan tulus. Antara lain terlihat ketika kampanye
Pemilu Legislatif berlangsung, PT Telkom mengumumkan kenaikan tarif.
Suatu tindakan naif dari kacamata politik, apalagi dari kacamata pihak
yang menabukan kata kenaikan tarif dan menggantinya dengan kata
penyesuaian. Tapi dia membiarkan jadual kenaikan itu bergulir apa
adanya tanpa harus dipolitisir, misalnya menundanya sampai Pemilu
selesai. Jika dipandang dari sudut pemimpin yang piawai merekayasa,
tentu ini tindakan yang salah.

Dia juga seorang pemimpin yang
berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi kepada komitmen yang telah
disepakati. Lihat saja Kabinet Gotong-Royong yang pelangi dan dibentuk
atas komitmen bersama lintas partai. Kendati telah nyata-nyata ada di
antara menterinya telah menunjukkan sikap mendukung Capres lain, bahkan
mungkin ada yang telah mengkhianati kepercayaannya, dia tetap memegang
komitmen mempertahankan kabinet pelanginya. Padahal sebagai presiden
yang menggenggam hak prerogatif untuk itu, bisa saja dia dengan mudah
mengganti menteri-menteri tersebut. Hanya pemimpin berkepribadian kuat
yang mampu bersikap seperti itu terhadap orang (menteri) yang bisa saja
merongrong kepemimpinannya.

Bukan
itu saja! Salah satu keputusannya yang kontroversial dan mengejutkan
banyak pihak adalah restunya kepada Sutiyoso untuk terpilih kembali
menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pada proses pencalonan, Megawati ditekan
oleh berbagai pihak agar jangan merestui Sutiyoso yang menjabat Pangdam
Jaya saat terjadinya Kasus 27 Juli 1996. Demonstrasi kader dan
simpatisan PDI-P marak. Tapi ketika pemilihan berlangsung, demonstrasi
simpatisan PDI-P itu berhenti. Mengejutkan para lawan politiknya.
Sayang keputusan merestui Sutiyoso ini harus dibayar mahal, sebab
Sutiyoso tak tampak berpihak kepada wong cilik. Namun dari kasus ini,
sebagai seorang pemimpin, Megawati telah menampakkan sosoknya yang kuat
dengan kepribadiannya sendiri.

Dengan
intensitas kontroversi yang hampir sama, adalah desakan publik agar dia
mengganti Jaksa Agung. Namun, dia seperti tidak terpengaruh dengan
masih mempertahankannya. Jika ingin mengambil tindakan populis saja,
seorang pemimpin sudah akan mengganti Jaksa Agung itu. Namun, tampaknya
Megawati melihat bahwa saat ini Jaksa Agung itu bukan satu-satunya
titik lemah penegakan hukum di negeri ini. Menurutnya, banyak kasus
korupsi yang telah dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan, ternyata di
pengadilan divonis bebas.

Bukti lain kepemimpinnya yang
berkarakter kuat adalah kerelaannya menerima keputusan politik SU-MPR
2001 yang memenangkan KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan
keikhlasannya menerima jabatan Wakil Presiden, kendati PDIP sebagai
pemenang Pemilu. Hanya saja duet "bersaudara" ini tak bertahan lama
akibat keteledoran Gus Dur yang tampak terlalu meremehkannya.

Bukan
saja Gus Dur yang pernah terkesan meremehkan kemampuan kepemimpinan
Megawati. Beberapa politisi dan pengamat juga seringkali menganggapnya
lemah dan tak punya visi. Padahal jika dicermati secara jujur, dia
seorang pemimpin yang kuat, yang berani mengatakan ya atau tidak pada
waktunya. Visioner, konsisten dan tidak mencla-mencle.

Hanya
saja, sifat pendiamnya, yang selain merupakan kekuatan juga menjadi
kelemahan. Karena terkesan kurang berkomunikasi dengan rakyat. Sehingga
lawan-lawan politiknya memanfaatkan sifat pendiam itu sebagai pertanda
kelemahan dan ketidakmampuan.
Maka, jika Megawati belakangan ini
meningkatkan komunikasi kepada publik adalah suatu bukti pula bahwa dia
seorang pemimpin berjiwa besar. Jiwa besarnya, kesabarannya, yang
selalu diam tatkala dicaci-maki, makin bercahaya saat dia menyadari
kelemahan diamnya, selain merupakan kekuatannya.

Kesetaraan Jender
Megawati
adalah sebuah bukti sejarah di mana perempuan mampu memimpin sebuah
negeri. Dia memang bukan satu-satunya perempuan Indonesia yang tampil
sebagai pemimpin. Pada abad ke-14 Tribuana Tungga Dewi adalah peletak
dasar zaman keemasan Majapahit. Sultanah Saifatuddin Syah di Aceh pada
abad ke-16-17, merupakan sultan perempuan pertama di negeri beragama
Islam itu yang mampu memegang tampuk pemerintahan hingga 35 tahun.

Kini,
Megawati diakui dunia sebagai pemimpin perempuan yang kuat dalam ukuran
berskala dunia. Bangsa Indonesia, tidak hanya perempuan, patut
berbangga. Megawati menunjukkan bahwa perempuan pun berhak dan mampu
memimpin suatu negara. Meski isu jender kadang terangkat ke permukaan
seiring pencalonannya sebagai presiden, dia menjawab dengan berupaya
membuktikan kepemimpinannya mengangkat harkat dan martabat rakyat
Indonesia, termasuk kaum perempuan.

Seperti
pernah dikemukakannya di dalam seminar nasional “Kepemimpinan Wanita
Pada Millenium III" di Universitas Gadjah Mada tahun 1999: "Gerakan
penyadaran dan pencerahan akan hak-hak kaum wanita tidak hanya melulu
ditujukan kepada masyarakat kaum wanita saja, tetapi lebih jauh lagi
justru upaya untuk melakukan pencerahan lebih diintensifkan dan
diperlebar ke dalam wilayah kehidupan kaum laki-laki.

Menurut,
Megawati, kaum perempuan harus dengan penuh arif dan bijak membantu
kaum laki-laki agar mereka dapat bebas dan terbatas dari pola pikir
lama yang hanya menempatkan kaum lelaki pada suatu tingkat peradaban
yang memprihatinkan. â"Dalam melakukan hal ini tidak perlu dijalankan
dengan cara-cara yang berdampak melecehkan dan merendahkan martabat
kaum laki-laki," katanya.

Megawati menawarkan suatu strategi
yang meletakkan dan memosisikan wanita sebagai ibu bangsa, sebagai ibu
masyarakat dan sebagai ibu sejati. Dengan pijakan strategi ini,
menurutnya, maka tidak ada alasan bagi kaum wanita untuk melakukan
tuntutan-tuntutan yang hanya akan menimbulkan reaksi penolakan dari
kaum laki-laki yang masih cenderung berpikir dan berpaling ke belakang.

Megawati
juga menganjurkan agar perempuan lebih percaya diri, karena perempuan
yang percaya diri tidak pernah gentar untuk bersaing dan menyaingi kaum
laki-laki dalam konteks persaingan yang sehat. Sedangkan pria yang
percaya diri tidak akan pernah merasa khawatir bila bersaing dan
tersaingi oleh seorang wanita.

Keberhasilan Megawati, menurut
Rika Saraswati, staf Fakultas Hukum dan anggota Pusat Studi Wanita
Unika Soegijapranata Semarang, tidak semata-mata berada di pundaknya,
tetapi dipengaruhi juga oleh kinerja orang-orang di sekitarnya, kaum
perempuan dan kaum laki-laki.

Pilpres Putaran Kedua
Sebelum
Pilpres (Pemilu Presiden) putaran pertama, 5 Juli 2004, tidak sedikit
pengamat politik yang meragukan pasangan Capres-Cawapres Megawati
Soekarnoputri dan KH Hasyim Muzadi (Mega-Hasyim) lolos ke putaran
kedua. Tapi prakiraan para pengamat itu terbantah. Mega-Hasyim meraih
26,65 persen suara, berada di urutan kedua. Urutan pertama diraih
pasangan Susilo BY-Jusuf Kalla (keduanya dibesarkan dalam Kabinet
Gotong-Royong) dengan 33,5 persen suara.

Posisi
Susilo BY dan Jusuf Kalla, yang di atas angin sebagai urutan teratas
telah membuat Susilo BY terkesan meremehkan mesin politik partai-partai
besar. Berbeda dengan Mega-Hasyim yang dianggap berbagai pihak sebagai
underdog membuka pintu komunikasi politik lebar-lebar dengan
partai-partai politik, sehingga melahirkan Koalisi Kebangsaan.

Perihal
koalisi ini, Megawati mendasarinya pada prinsip bahwa pemerintahan yang
akan datang telah diamanatkan oleh perubahan yang dilakukan dalam
konstitusi UUD 1945 melalui amandemen yakni, suatu pemerintahan yang
mekanisme antara eksekutif, legislatif dan yudikatif diharapkan
mempunyai suatu kemapanan, suatu keseimbangan, sehingga dengan demikian
suatu pemerintahan yang solid bisa berjalan dengan baik.

Megawati
mengungkap bahwa dirinya seringkali berdiskusi dengan Wakil Presiden
Hamzah Haz yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Pak Hamzah, aneh juga kalau ada orang yang bilang bahwa partai (sistem
partai politik) tidak diperlukan, karena yang diperlukan itu dukungan
rakyat," kata Megawati tanpa menyebut nama siapa yang dimaksud.

"Bapak
bisa endak bayangkan kalau saya dipilih oleh rakyat saja, lalu rakyat
suatu saat merasa dukungannya itu tidak diperlukan, lalu mereka
lepaskan dukungannya, kan saya tinggal sendirian. Tetapi, kalau saya
didukung oleh aspirasi rakyat yang dikumpulkan melalui partai-partai
politik, maka, tentunya yang akan menjadi suatu tanggungjawab dan
kewajiban dari partai politik itu adalah bagaimana mereka akan
memberikan dukungannya dan bagaimana mereka akan menyurutkan
dukungannya. Rasanya di seluruh dunia ini, entah saya salah baca apa
tidak, tetapi rasanya sistem pemerintahan itu tetap melalui partai
politik," ungkap Megawati tentang percakapannya dengan Hamzah Haz.

Dalam
hal ini, Megawati memberi pencerahan politik kepada publik. Banyak
pihak menangkap makna pernyataan itu. Antara lain, bahwa orang yang
ingin meraih dukungan rakyat tanpa melalui mekanisme sistem partai
politik suatu saat akan menjalankan kekuasaannya sendirian tanpa
mekanisme yang demokratis, sebab tidak mungkin mengumpulkan rakyat
setiap saat mengambil keputusan.

Tapi kalau seseorang didukung
rakyat melalui mekanisme dan sistem kepartaian, dia akan menjalankan
kekuasaan dalam sistem yang demokratis melalui partai politik, sehingga
dia tidak menjalankan kekuasaan sendirian alias diktator dan otoriter.

Kebersediaannya membagi kekuasaan, menunjukkan
dirinya tidak berpotensi menjadi seorang diktator yang otoriter. Dia
seorang pemimpin yang kuat dengan kepercayaan membagi kewenangan kepada
orang lain baik sebagai mitra maupun sebagai pembantu (menteri).
Kendati dia telah pernah dikhianati oleh dua-tiga orang menteri
(pembantunya), dia tampak tetap pada pendirian untuk mempercayai orang
lain.

Koalisi Kebangsaan dalam kaitan pembagian kekuasaan adalah
wujud dari kemampuan mempercayai orang lain. Ini menunjukkan
kepribadian yang kuat dan tidak selalu mencurigai orang lainnya.
Berbeda dengan orang yang berkepribadian labil dan tak segan
mengkhianati kepercayaan orang lain, dia akan cenderung sangat sulit
mempercayai orang lain dan cenderung menggenggam kekuasaan di tangannya
sendiri.

Bermodalkan Koalisi Kebangsaan yang akan mengggalang
dukungan rakyat sampai ke akar rumput, pasangan Mega-Hasyim ini
diperkirakan akan memenangkan Pemilu Presiden putaran kedua, 20
September 2004. Kemenangan Mega-Hasyim sekaligus akan membuktikan bahwa
mesin politik partai benar-benar telah menjadi sistem penyaluran
aspirasi rakyat secara efektif dan demokratis.

Derap perubahan
Perihal
masalah pembaruan Indonesia, Megawati sangat yakin bahwa semua
menyadari bahwa betapa luasnya lingkup pembaruan yang dicita-citakan
itu. "Secara substansi, kita mengelola perubahan yang menyangkut segi
kelembagaan dan prosedur dalam keseluruhan tatanan. Sekarang kita
ibarat telah berada di tengah derap perubahan ke arah pembaruan itu.
Kita gembira, karena betapa pun kecilnya, kita telah memulai langkah
yang besar," papar Megawati.

Bagai bola salju, lanjutnya, aura
pembaruan atau reformasi tersebut terus menggelinding dan meluas.
Memang harus diakui, acapkali kita sendiri tertegun dengan banyaknya
akibat sampingan yang timbul dan tidak jarang menimbulkan masalah baru
yang bahkan tidak kalah rumit dampaknya. "Berbagai kesulitan yang
saat-saat ini kita hadapi bahkan lebih banyak berkaitan dengan masalah
baru itu," ujar Megawati.

Semula,
papar Megawati, dikatakan bahwa semua itu sekadar eforia yang harus
dipahami dan disikapi dengan sabar. Tetapi, ketika waktu terus berlalu,
semua kian merasakan berlangsungnya banyak hal yang dianggap kurang
menguntungkan. "Di tengah berbagai persoalan dalam gerak perubahan itu
sendiri, kita juga harus mengelola ekses-ekses yang mengikutinya. Di
antaranya dan yang selama ini sering kita rasakan adalah makin kurang
imbangannya sikap dan perilaku kita bila dibandingkan dengan tujuan,
langkah perubahan, dan pembaruan yang dihasilkan," ujarnya.

"Kita
sering kecewa bahwa langkah perubahan tidak kita laksanakan dalam
bentuk dan dengan cara sebagaimana kita harapkan. Begitu pula ketika
dalam rangka pembaruan kita mendambakan kehidupan ke arah yang lebih
demokratis dan mandiri, yang hadir adalah faham tentang kebebasan yang
seolah tanpa batas, dan menyulut pertikaian yang nyaris
memorakporandakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Kita juga
menghadapi kegetiran baru karena tampilnya keadaan yang kadangkala
dirasa lebih mundur dibandingkan kondisi umum yang pernah kita miliki
di masa sebelum era ini," kata Megawati.

Megawati
menyadari masih belum cukup waktu untuk melakukan perbaikan dan
perubahan berarti di bidang politik dan hukum. Warisan persoalan yang
mengakar dari masa lampau akhirnya malah tampak menjerat langkah
sendiri. Ketenangan penampilannya sebagai pemimpin tidak selalu
menjamin ketenangan di dada masyarakat.

Dia menyadari bahwa
banyak pihak yang tidak puas terhadap kinerjanya, yang menurut sebagian
orang lambat. "Waktu permulaan, ah… Presiden Megawati itu orangnya
lambat, tidak mau cepat memutuskan. Tidak mau ngomong. Ya, biar saja.
Yang penting, ke depannya lebih berguna, daripada buru-buru,
cepat-cepat," katanya dalam suatu acara. Megawati pun optimis, bila
rakyat mempercayainya memimpin bangsa ini lima tahun ke depan, akan
melanjutkan pemulihan ekonomi yang sudah tercapai dengan tingkat
pertumbuhan yang lebih tinggi. â–ºti/crs

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/megawati/biografi/02.shtml

13 Maret 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Komentar

Megawati “Ikat” Caleg PDI-P dengan Kontrak Politik

JAKARTA, KAMIS – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
mendeklarasikan kontrak politik yang mengikat para caleg PDI
Perjuangan. Kontrak politik, yang dinamakannya "Kontrak Politik untuk
Perubahan itu", dideklarasikan hari Kamis (19/2), di Mega Institute,
Jakarta Pusat.

Dalam kontrak politik itu, Mega mengatakan, mengklausulkan larangan
untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, jika target
perubahan gagal dicapai.

"Jika target perubahan gagal dicapai, sesuai kontrak politik, anggota
PDI Perjuangan yang terpilih sebagai anggota DPR 2009-2014 dilarang
mencalonkan diri kembali pada pemilu legislatif DPR 2014," demikian
Megawati membacakan kontrak politiknya.

Selanjutnya, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung membacakan tiga isu
perubahan yang dijanjikan, yaitu sembako murah, menciptakan jutaan
lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Semua calon
legislatif dari Aceh sampai Papua diminta menaati kontrak politik
ini," kata Anung.

Saat ditanya mengapa sanksi larangan harus menunggu lima tahun ke
depan, Mega mengatakan, kinerja kader PDI Perjuangan di DPR dipantau
sesuai dengan aturan partai. Sebab, dalam kontrak politik tak
disebutkan rentang waktu untuk mengukur kegagalan.

Perwakilan caleg DPR PDI Perjuangan akan menandatangani kontrak
politik, disaksikan Megawati.

Inggried Dwi Wedhaswary

Kliping : kompas.com

19 Februari 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 1 Komentar

Hillary dan Hubungan RI-AS

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton hari Rabu (18/2) ini
dijadwalkan tiba di Jakarta untuk lawatan singkat hingga Kamis esok.

Meski singkat, kita yakin ada banyak makna dari lawatan ini. Bahkan
lebih dari sekadar makna, lawatan Menlu AS ini kiranya juga
mendatangkan manfaat bagi kedua negara.

Pertama-tama harus kita katakan, tamu kita kali ini adalah sosok yang
istimewa. Selain dikenal sebagai sosok cerdas, Hillary adalah mantan
Ibu Negara AS, dan tahun silam adalah salah satu calon presiden
tangguh yang, kalau saja tidak muncul fenomena Barack Obama, boleh
jadi juga bisa menjadi Presiden AS.

Sebagai menlu, Hillary jelas merupakan salah satu pilar utama dalam
pemerintahan Obama, yang "oleh berbagai kalangan di duniaâ" diharapkan
bisa membawa perbaikan. Oleh Presiden Obama diyakini ia mendapat tugas
untuk tidak saja memperbaiki citra AS yang selama beberapa tahun
terakhir terpuruk, tetapi juga untuk meningkatkan hubungan AS dengan
banyak negara di dunia.

Pilihan untuk melawat ke Asia lebih dulu, dan bukannya Eropa,
menyiratkan adanya pergeseran prioritas di pemerintahan AS. Tidak
sedikit kalangan yang ingin melihat, pemerintahan Obama juga tidak
lagi terpaku pada perang melawan terorisme.

Dimasukkannya Indonesia dalam lawatan pertama, selain ke Jepang, Korea
Selatan, dan China, ini diyakini terkait dengan keinginan AS untuk
meningkatkan hubungan dengan negara-negara Muslim. Indonesia sebagai
negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia jelas diakui potensinya
oleh AS. Terpulang kepada Indonesia sendiri, seberapa besar antusiasme
kita untuk ambil peranan sebagai komunikator antara AS dan
negara-negara Islam.

Ketika hingga sekarang persoalan Palestina belum terselesaikan,
peluang Indonesia untuk berkontribusi bagi upaya penyelesaian konflik
ini terbuka lebar. Namun jelas, semua upaya diplomasi hanya akan
berpeluang efektif kalau kita terbuka dan berkolaborasi dengan AS.

Pada sisi lain, kita juga melihat, AS punya kepentingan sendiri untuk
menguatkan kembali pengaruh dan peranannya di kawasan ini. Tentu ini
terkait dengan semakin kuatnya pengaruh China dalam beberapa tahun
terakhir. Hillary tentu akan mendapatkan penjelasan soal China ke
depan saat berada di Beijing nanti.

Menjadi keinginan kita, harapan yang tumbuh seiring dengan naiknya
pemerintahan Obama bisa berbuah dalam wujud terciptanya saling
pengertian baru antara AS dan bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia.
Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, AS masih bisa
berperan banyak untuk membantu mengurai kekusutan ekonomi yang kini
merebak di dunia.

Lawatan Hillary kita harapkan juga membuka peluang bagi Indonesia
untuk memberikan kontribusi di panggung internasional dan mendapatkan
mitra berpengaruh untuk membantu meredam krisis ekonomi saat ini.

Kliping : tajuk kompas.com

18 Februari 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Urusan TKI Diberikan ke Daerah

Badan Nasional menilai Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2008 ilegal dan bertentangan dengan undang-undang

JAKARTA – Departemen Tenaga Kerja menyerahkan seluruh
penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar
negeri kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor
22 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Pejabat pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja, I Gede Made Arke, dalam jumpa pers
di kantornya kemarin, mengatakan perubahan ini didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
“Dengan adanya aturan ini, setiap proses penempatan
dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri akan lebih
memberdayakan pemerintah daerah,” kata Arke. Seluruh
kegiatan utama, penunjang, dan pelengkap terkait dengan
penempatan tenaga kerja di luar negeri–selain pengiriman
yang didasarkan pada kerja sama antarpemerintah–otomatis
menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Adapun mengenai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia, posisinya tetap sama. Menurut Arke,
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, yaitu menangani
penempatan tenaga kerja hasil kerja sama antarpemerintah. Di
luar itu, sepenuhnya ditangani pemerintah daerah. Pemerintah
pusat menangani hal-hal yang sifatnya khusus.
Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sunarna mengatakan, dengan dikeluarkannya peraturan menteri
ini, artinya pemerintah pusat dikembalikan sebagai pengatur
dan penyelia. “Sehingga jelas masing-masing jenjang
memiliki otonomi,” katanya.

Pelaksanaan peraturan yang baru ini membutuhkan masa
transisi. Ditetapkan pada 12 Desember 2008, baru berlaku
pada 1 Februari 2009. Pada masa transisi itu ada pengaturan
peralihan, antara lain bahwa konsorsium asuransi TKI yang
ditetapkan sebelum adanya peraturan menteri yang baru ini
tetap berlaku selama lima tahun. Pelayanan asuransi
konsorsium TKI yang sudah ada sebelum diberlakukannya
peraturan menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa
pertanggungan.
Ketua Badan Nasional Jumhur Hidayat mengaku sudah mendengar
keluarnya kebijakan baru tersebut. “Ini ilegal dan
bertentangan dengan Undang-Undang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI,” kata dia kemarin.
Menurut dia, semangat para pembuat undang-undang jelas bahwa
penanganan TKI tak cukup dilakukan oleh direktorat di bawah
Departemen Tenaga Kerja seperti di masa lalu, sehingga
dibentuklah Badan Nasional.
Dia juga mempertanyakan sikap Departemen Tenaga Kerja yang
menempatkan Badan Nasional semata hanya menangani pengiriman
TKI yang terkait dengan kerja sama antarpemerintah. Menurut
data Badan Nasional, jumlah TKI yang dikirim dengan kerja
sama semacam itu sangat sedikit. “Jumlahnya hanya
sekitar 20 ribu dari sekitar 4 juta TKI,” kata Jumhur.
Padahal, kata dia, tugas badan ini, seperti diatur dalam
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, adalah menangani
seluruh TKI.
Menyikapi keluarnya peraturan baru menteri ini, Jumhur
sedang menyiapkan laporan perkembangan penanganan TKI oleh
Badan Nasional. Laporan itu akan disampaikan kepada
Presiden. “Kami akan menunggu instruksi lebih lanjut
dari Presiden,” kata dia. ABDUL MANAN | AQIDA SWAMURTI

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/08/Nasional/krn.20090108..153146.id.html

10 Januari 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Sepatu Dilemparkan ke Bush Ditawar Rp 1,1 Miliar

Membaca news kompas yang saya kutip dibawah ini tidak membuat saya kaget, justru saat membaca ulasan beberapa media serta komentar teman-teman yang menempatkan Presiden Bush pada posisi yang terhinalah yang membuat saya tersenyum, sebab itu juga sudah menjadi dugaan seperti apa nanti sambutan pelemparan sepatu terhadap Bush pada negara-negara sepeti di Indonesia. Ketidak berdayaan dalam berkompetisi secara jujur akan sulit diamini oleh cukup banyak orang, untuk diterima secara kesatria. Kalo tidak mampu terkadang kita menjadi buas untuk melahap orang mentah-mentah-menghalalkan darahlah gitu kira-kira, sebab itu salah satu ciri manusia yang juga tidak sangat rela seseorang lain, apalagi yang sudah diposisikan pada posisi musuh, untuk malang-melintang dengan gagahnya didepan kita, segala kelemahan dia mesti kita eksploitasikan semaksimal mungkin untuk menghabisi dia, bila perlu dimutilasikan saja ya?
Kembali ke Bush, walaupun begitu kuatnya terpaan kebencian itu namun toh ujung-ujungnya justru menguatkan citranya sebagai tokoh jempolan?
Bagaimana mau dibantah, faktanya sepatunya yang dipakai untuk melemparnya saja diincar setingi itu, bahkan bisa saja lebih.
Sepatu itu kini jadi ikon penting untuk suatu ekspresi kebencian, oleh orang-orang yang doyan kebencian.
Ada ungkapan sejak dulu, bahwa manusia yang satu adalah juga menjadi serigala bagi yang lain.
Agama yang konon terilham oleh keAgungan Yang Kuasa, terbukti hanya omong doang, yang dipuja adalah kebutralan sang Iblis.

Berikut kutipan newsnya:

Sepasang sepatu yang dilemparkan ke arah Presiden AS
George W Bush rupanya menjadi barang berharga. Beberapa laporan koran
lokal di Irak menyebut, mantan pelatih kesebelasan nasional Irak Adnan
Hamad menawarkan harga 100.000 dollar AS (sekitar Rp 1,1 miliar) untuk
mendapatkan sepasang sepatu itu.

Putri Pemimpin Libya Muammar Gaddafi, Aicha, mengatakan, lembaga
sosialnya akan memberikan penghormatan beruba medali keberanian dan
menyatakan, aksi itu “kemenangan bagi hak asasi manusia”.

Lembaga sosial Libya itu menyeru media agar mendukung Zaidi dan
menekan Pemerintah Irak agar membebaskannya.

Zaidi yang tinggal di Baghdad telah bekerja untuk Al-Baghdadia selama
tiga tahun. Muzhir al-Khafaji, direktur program stasiun televisi
tersebut, menggambarkan, Zaidi merupakan pria berpikiran terbuka dan
orang Arab yang bangga”.

Menurut Al-Khafaji, Zaidi lulusan jurusan komunikasi dari Baghdad
University. “Dia tidak punya kaitan dengan rezim lama dan keluarganya
tidak ditahan di bawah rezim Saddam,” ujarnya.

Zaidi pernah diculik oleh gerilyawan dan dua kali diinterogasi oleh
pasukan Amerika di Irak. Pada bulan November dia diculik oleh kawanan
bersenjata saat menuju tempat kerja di Bagdhad dan dibebaskan tiga
hari kemudian tanpa uang tebusan.

Dia mengatakan saat itu bahwa para penculik memukuli dia sampai
pingsan dan menggunakan dasinya untuk menutupi kedua matanya. Zaidi
tidak pernah mengetahui jati diri kawanan penculik yang menanyai dia
soal pekerjaannya sebelum membebaskan dirinya.

ONO
Sumber : BBC

http://kompas.com/read/xml/2008/12/17/09214533/sepatu.dilemparkan.ke.bush.ditawar.rp.11.miliar

21 Desember 2008 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 5 Komentar

Cara Indonesia Memilih Presiden

Ketika membaca email dalam kotak suratku, ada satu email yang sangat tidak nyaman kalau ku biarkan tergeletak disana begitu saja, tepatnya email itu mesti keungkapkan keorang lain.
Paling tidak aku harus mengatakan, inilah sebenarnya esensi dari keruwetan simpul benang kusut bangsa kita, gitu lho!

Email yang ku maksud adalah kiriman dari Adhie M Massardi
yang nampaknya piawai memainkan pena dalam mengungkapkan ide pikiran dia lewat kiasan kehidupan seharian, enak, renyah gurih rasanya.

Itulah alasan-alasan mengapa aku mesti lanjutkan buat yang lainnya pada blogku ini.
Cobalah anda simak emailnya berikut ini..

CARA INDONESIA MILIH PRESIDEN


Megawati Sukarnoputri

Oleh Adhie M Massardi

NARTI, nama sebenarnya, pernah bekerja di rumah saya
sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun sering “telmi”
(telat mikir), perempuan asal Pacitan umur 30-an ini rajin
bekerja dan lumayan rapi.

Suatu hari, seminggu setelah terima gaji, di tangannya
tergenggam telepon selular merk Nokia. Tiga minggu kemudian,
HP-nya sudah ganti Samsung. Setelah gajian bulan berikutnya,
yang digenggamnya HP merk Sony Ericsson. “Busyet, ini
pembantu hobinya ganti-ganti handphone…!” Ini komentar
istri saya.

Anda pasti juga sepakat dengan istri saya. Tapi saya tidak.
Naluri wartawan menuntun saya untuk bertanya soal
gonta-ganti HP itu. Dan inilah jawaban orang Pacitan itu:

“Saya dibohongi teman-teman terus, Pak. Waktu mau beli HP
saya tanya sama Mawut (pembantu rumah sebelah; AMM). Katanya
yang bagus itu Nokia kayak punya dia. Awet gak pernah rusak.
Nyatanya baru seminggu sudah sering ngadat. Lha, Si Man
sopirnya Bapak, ngasih tahu suruh ganti Samsung. Lebih murah
dan kualitas sama bagusnya. Tapi nyatanya belum dua minggu
sudah rusak. Makanya sekarang saya ganti Sony Ericsson
sesuai saran kakak saya….”

Benar, tak sampai seminggu, HP Narti rusak lagi. Dan ia
akhirnya memilih tidak ikut-ikutan bergaya seperti
teman-temannya, yang gajinya banyak dihabiskan buat beli
pulsa. Itulah gaya hidup para pembantu rumah tangga
sekarang. Biar tekor, yang penting bisa komunikasi terus
dengan keluarga dan teman-teman di kampung.

Tapi kenapa Narti gonta-ganti Handphone? Ini jawabannya:

Dia belum paham bagaimana memperlakukan alat komunikasi
canggih tapi ringkih itu. Kalau menyuci piring ditaruh di
kantong depan sehingga sering kecipratan air. Saat
menge-charge batere bisa dari siang hingga esok pagi, bahkan
besok siangnya. Akibatnya batere jadi sering ngedrop. Maka
HP jenis apa pun akan lekas jebol dipakai Narti. Tapi dia
pikir karena merknya. Itu sebabnya jalan keluarnya yang dia
ambil: ganti merk HP.

Narti tidak sendirian. Orang seperti Narti di negeri ini
banyak banget. Mayoritas anggota DPR cara berpikirnya juga
seperti Narti itu. Akibatnya memang jadi lebih parah. Sebab
cara berpikir “ganti merk” – dan bukan mengubah
perilaku — juga diterapkan untuk menentukan orang No 1 di
negeri ini.

Kita masih ingat. Agar tidak jadi seperti Bung Karno yang
presiden seumur hidup, dibuatlah aturan presiden dipilih MPR
lima tahun sekali. Karena MPR-nya dikendalikan presiden,
setiap lima tahun yang kepilih Soeharto lagi, Soeharto lagi.
Ini akibat sistemnya yang executive heavy alias terlalu
dominannya kekuatan eksekutif. Ini kesimpulan mereka di DPR
pasca Soeharto lengser.

Setelah disela BJ Habibie, bandul dipindah ke legislatif.
Mereka lalu milih Gus Dur dengan merdeka sebagai presiden.
Ketika ada masalah, legislatif menggoyang-goyang kursi Gus
Dur. Presdien pun jatuh.

Lho…? Kok gampang banget ya presiden dijatuhkan? Mereka
bingung sendiri.

Agar presiden tidak gampang digoyang, dibuatlah merk baru:
“presiden pilihan rakyat”. Sialnya, yang pertama kepilih
rakyat Soesilo Bambang Yudhoyono. Orang yang sulit bikin
keputusan. Membentuk kabinet saja harus mengakomodasi orang
parpol karena partainya sendiri ukuran sedang-sedang saja.

Agar tidak terulang kasus terpilihnya “presiden
ragu-ragu”, dibuatlah syarat dukungan “20 persen kursi
DPR” atawa “25 persen suara hasil pemilu” yang tidak
jelas logikanya itu.

Mudah dibayangkan presiden macam apa yang bakal dihasilkan
pilpres 2009 bila cara memilihnya menggunakan logika bekas
pembantu di rumah saya itu. Hanya ganti merk tapi
perilakunya tetap.

Nyari presiden kok kayak nyari handphone. Tergantung gimana
bunyi iklannya.

30 November 2008 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 1 Komentar

Surat Amrozi: Insya Allah Saya Sahid

Berikut ini adalah komentar dari Agung, untuk artikel Kompas yang saya muat pada blog saya

Ketua Tim Pembela Muslim (TPM) Mahendradatta : “
SURAT PALSU ANCAMAN AMROZI BUNUH PRESIDEN SBY HEBOHKAN ISTANA
“Mengenai adanya surat atau wasiat yang mengatasnamakan Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas, yang di dalamnya merencanakan pembunuhan terhadap para pejabat, Mahendradatta menegaskan bahwa surat itu palsu. “Tolol kalau mainan preman pasar macam begitu dipercaya,” ujar Mahendra”

KUTIPAN Surat Asli Amrozi, yang telah di konfirmasi kebenarannya oleh TPM “Tim Pembela Muslim : Surat ini ditulis Amrozi pada 21 September 2008 di LP Batu Nusakambangan dengan menggunakan tulisan tangan. Tidak ada ancaman bunuh-membunuh dalam surat Amrozi ini

Berikut isi surat selengkapnya:

Assalamualaikum Wr Wb
Alhamdulillah wassalaatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Amma ba’du:

Alhamdulillah, sampai saat ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani maupun jasmani, lahir maupun batin.

Kemudian untuk menanggapi tentang eksekusi, sebetulnya saya tidak pernah berfikir tentang itu. Sebab kalaupun jadi saya diekesekusi – ini urusan mati – sedangkan mati adalah urusan Allah Ta’ala.

Bagi saya ini hanyalah resiko jihad. Sebab saya sadar bahwa yang nama jihad itu adalah membunuh ataupun dibunuh.

Maka dari itu, seandainya saya jadi dieksekusi, insya Allah saya sahid. Sebab saya yakin yang akan mengeksekusi adalah tentara-tentara Thoghut dan musuh-musuh Allah Taala.

Ada pun soal PK, saya akan usahakan bersama-sama tim pengacara saya. Sebab hukum yang dijatuhkan kepada saya tidak sesuai dengan hukum Thoghut sendiri, apalagi dengan hukum Islam.

Sekian….

Lapas NK Batu
21/9/2008

Amrozi

12 November 2008 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Komentar

SBY Diancam Dibunuh Polri Serius Tindak Lanjuti.

JAKARTA, RABU — Ancaman pembunuhan terhadap Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan para pejabat Indonesia yang ditayangkan di situs
internet ditanggapi serius oleh Mabes Polri. Bareskrim Mabes Polri
kini tengah menelusuri pembuat situs yang menayangkan teror dengan
mengatasnamakan surat wasiat terkahir dari tiga terpidana mati kasus
bom Bali I, Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra.

Kabareskrim Polri Irjen Susno Duadji mengaku langsung mengecek sendiri
isi dari situs yang beralamat di http://www.foznawarabbilkakbah.com itu.
Menurut Susno, situs yang memuat ancaman semacam itu tidak bisa
dibiarkan. Itu sudah luar biasa. Harus ditindaklanjuti dengan
penyelidikan orang-orang di balik situs tersebut.

“Kami sudah melihat sendiri isi situs itu. Kami saat ini tengah
menyelidiki siapa pembuat situs dan apa motivasi mereka dengan
menayangkan ancaman teror tersebut,” ungkap Susno Duadji di Mabes
Polri, Selasa (4/11).

Menurut Susno, motivasi si pembuat ancaman tersebut dapat
bermacam-macam, bisa saja hanya untuk mencari sensasi. Namun, tidak
menutup kemungkinan pembuat ancaman tersebut merupakan kelompok yang
memang bertujuan untuk menyebarkan teror.
“Muatan dalam situs internet
itu terdapat hal yang serius dan bercanda itu biasa. Namun, kalau yang
sifatnya ancaman itu bukan biasa. Harus kita tindak lanjuti,” kata Susno.

Lalu, apa hasil penyelidikan yang telah dilakukan Mabes Polri? Susno
belum bersedia mempublikasikannya. Alasannya, tidak ingin menebarkan
teror baru bagi masyarakat. Penyelidikan ini setelah tuntas dan ketemu
orangnya, termasuk apa motivasinya, baru boleh dipublikasikan ke
masyarakat sehingga tidak justru menimbulkan teror baru di masyakat.
“Jangan dulu. Nanti kalau sudah diketahui, repot jadinya,” kata Susno.

Di tengah simpang siurnya pelaksanaan eksekusi Amrozi dkk, muncul satu
situs berisi ancaman pembunuhan atas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para pejabat tinggi Indonesia
yang terkait putusan hukuman mati itu.

Mereka yang menjadi target, antara lain Menteri Hukum dan HAM Andi
Mattalata, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Jampidum Kejakgung
Abdul Hakim Ritonga. Juga dituliskan Ketua PBNU Hasyim Muzadi.

Situs itu beralamat di http://www.foznawarabbilkakbah.com berisi pesan dalam
tiga bahasa, Indonesia, Arab, dan Inggris, antara lain menyerukan
perang dan mengajak kaum mukminin dan khususnya kaum mujahidin
melakukan pembunuhan atas sejumlah individu yang terlibat dalam eksekusi.

Seruan itu berbentuk surat pernyataan dalam bahasa Indonesia yang
terdiri atas delapan butir pernyataan. Di bagian akhir, surat yang
diklaim dibuat pada 5 Agustus 2008 di Lembaga Pemasyarakatan
Nusakambangan itu dibubuhkan tiga nama dan tanda tangan terpidana
mati, Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra.

Sugiyarto

Sumber : Persda Network

http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/05/08564621/sby.diancam.dibunuh.polri.serius.tindak.lanjuti.

11 November 2008 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | 5 Komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.